Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap jalannya pemerintahan, termasuk melalui inisiatif pembentukan kabinet bayangan oleh kelompok masyarakat sipil.
Gibran mengatakan dirinya menghormati berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pemerintahan, mulai dari hasil survei, kajian, analisis lembaga kredibel hingga kritik yang disampaikan pengamat, akademisi, media, maupun kelompok anak muda.
“Saya menghormati setiap hasil survei, kajian, maupun analisis yang disampaikan oleh lembaga-lembaga yang kredibel. Saya juga menghormati setiap bentuk partisipasi masyarakat, termasuk pengamat, akademisi, awak media, serta inisiatif anak-anak muda dalam menyampaikan masukan maupun membentuk kabinet bayangan,” ujar Gibran dalam pernyataan yang diterima di Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut Gibran, penyampaian pendapat dan kritik merupakan hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Masyarakat juga memiliki ruang untuk ikut mengawasi serta memberikan masukan terhadap kebijakan pemerintah.
Ia menilai pengawasan publik dapat menjadi bagian dari proses demokrasi yang sehat selama dilakukan secara objektif dan berdasarkan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Karena itu, selama pengawasan publik disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi, saya memandangnya sebagai bahan evaluasi yang baik bagi jalannya pemerintahan,” katanya.
Gibran mengatakan pemerintah memiliki tugas untuk terus memperbaiki kinerja dengan mendengarkan lebih banyak masukan dari masyarakat. Setiap kritik dan evaluasi, menurutnya, dapat menjadi bahan untuk memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Ia juga menilai keterbukaan terhadap pengawasan publik dapat membantu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, partisipasi masyarakat dinilai dapat mendorong demokrasi Indonesia semakin matang.
“Dengan semangat tersebut, kualitas tata kelola pemerintahan akan terus meningkat, demokrasi Indonesia semakin matang, dan kepercayaan publik dapat terus dijaga melalui kerja nyata, keterbukaan, serta akuntabilitas,” ujar Gibran.
Sebelumnya, koalisi masyarakat sipil mengumumkan pembentukan Kabinet Bayangan yang ditujukan untuk mengawasi kebijakan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming.
Inisiatif tersebut diumumkan pada 17 Juli 2026 dan melibatkan 15 individu dari berbagai latar belakang, seperti akademisi, aktivis, hingga peneliti. Masing-masing anggota membidangi sektor tertentu yang memiliki keterkaitan dengan kementerian dalam Kabinet Merah Putih.
Pembentukan kabinet bayangan tersebut menjadi salah satu bentuk partisipasi masyarakat sipil dalam memberikan kritik, evaluasi, serta pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
Gibran menegaskan pemerintah terbuka terhadap berbagai bentuk pengawasan selama disampaikan secara objektif, berbasis data, dan berorientasi pada solusi. Menurutnya, keterbukaan dan akuntabilitas merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintahan.