Bustam Titing adalah nama yang pernah mengisi ruang-ruang diskusi masyarakat Luwu, khususnya di wilayah Latimojong, dengan aura kebapakan dan kalimat-kalimat petuah yang seolah menyejukkan. Tapi itu dulu. Hari ini, nama yang dulu dianggap tokoh pemersatu itu telah berubah menjadi dalang di balik drama klasik: ziarah berbalut propaganda klaim tanah.
Sumber MP menemukan bahwa gerakan “kunjungan warga ke makam leluhur” di area Proses Plant PT Masmindo Dwi Area bukanlah gerakan spontan sebagaimana diklaim di lapangan. Ia adalah hasil rekayasa yang dirancang oleh Bustam Titing, lengkap dengan naskah, pemeran ibu-ibu dan anak-anak, serta panggung kecil di balik portal tambang. Tujuannya bukan spiritual, melainkan politis, untuk memaksakan narasi kepemilikan lahan atas dasar “tanah nenek moyang”, meski tanpa bukti legal yang sahih.
Baca juga: https://matapenna.com/ketika-kepentingan-keluarga-menyandera-investasi-di-luwu/
Bustam, yang kini lebih sering wara-wiri di Jakarta, tidak menemani para “ziarahwan” itu ke lokasi yang ia klaim keramat. Justru sebaliknya, saat warga bermalam di tengah hawa dingin Gunung Latimojong, tidur di atas terpal, dan mengandalkan pencahayaan apa adanya serta suara serangga malam sebagai penghibur, sang aktor utama ini justru bersantai di rumah mewahnya di kawasan elit Menteng. Foto yang diperoleh tim MP memperlihatkan pagar tinggi, taman terawat, dan tiang bendera yang tegak lurus di halaman rumah yang konon menjadi markas koordinasi klaim-klaim tanah Luwu dari jarak jauh.
Lebih menyedihkan lagi, aksi tersebut mengatasnamakan ziarah ke makam leluhur, namun yang dikirim justru para perempuan dan anak-anak, seolah-olah menjadi tameng moral yang tak bisa disentuh hukum atau kebijakan perusahaan. Padahal kita semua tahu, permainan semacam ini bukan hal baru dalam dunia klaim tanah yang mengabaikan kepastian hukum dan rasa keadilan.
Fakta hukum menunjukkan bahwa area yang diklaim Bustam baru memiliki surat dari “Maddika ponrang” bertanggal 2022, sementara kontrak karya PT Masmindo Dwi Area sudah diterbitkan negara sejak tahun 1998. Artinya, surat tersebut datang dua dekade terlalu telat dan dengan itu, seharusnya tidak bisa digunakan untuk menggugat hak yang telah lebih dulu diakui secara legal formal oleh negara. Namun logika hukum seringkali tidak berlaku dalam skenario para manipulator.
Sebagian pihak bertanya-tanya: mengapa tokoh sebesar Bustam tega mengirimkan anak-anak dan perempuan sebagai pion dalam pertarungan citra dan opini publik? Jawabannya barangkali sederhana, karena kekuatan argumen hukum dan data faktual tidak berpihak padanya. Maka ia memilih menggiring emosi publik, menjadikan tubuh rakyat sebagai “tameng spiritual”, dan berharap ada media yang cukup naif untuk menyuarakan narasinya.
Perlu diingat Lahan yang ia klaim seluas adalah 62 hektare. Kabarnya bustam meminta harga Rp150 ribu per meter persegi maka angka yang muncul adalah nyaris 100 M! Dengan angka klaim sebesar, ini tentu bisa menjadikan segala hal sebagai dalil dan dalih.
Sebagai tokoh publik harusnya bustam paham bahwa daerahnya Luwu sedang tidak baik baik saja. Apa yang dilakukannya hanya menambah sederetan masalah yang menghambat laju ekonomi di Kabupaten Luwu. Miris memang, padahal berdasarkan survei BPS 2024, dari 379 ribu jiwa penduduk Luwu, ada sekitar 44 ribu jiwa yang masuk dalam kategori miskin dan setidaknya ada 2.728 orang yang masuk dalam kategori penduduk miskin ekstrem.
Artinya, Kabupaten Luwu memerlukan sebuah iklim investasi yang nyaman bagi investor, karena jika hanya bertumpu pada anggaran APBD yang kecil, tidak akan sanggup untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat.
Jika pola seperti ini dibiarkan, maka Luwu bukan hanya akan kehilangan momentum pertumbuhan, tapi juga akan terus tersandera oleh kepentingan pribadi yang dibungkus dalih adat dan perjuangan rakyat. Kita akan terus melihat tokoh-tokoh yang lebih sibuk membangun panggung konflik daripada membuka jalan kolaborasi. Mereka yang seharusnya menjadi panutan justru menjelma menjadi penghambat investasi. Menyulut narasi perlawanan semu demi melanggengkan posisi tawar, bukan demi rakyat, melainkan demi angka-angka mereka klaim.