 menyebut Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 3.687 gigawatt (GW), namun kapasitas pembangkit yang telah terpasang hingga Juni 2026 baru sekitar 16,32 GW.){kind=link}
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyebut Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan (EBT) mencapai 3.687 gigawatt (GW), namun kapasitas pembangkit yang telah terpasang hingga Juni 2026 baru sekitar 16,32 GW.
Inspektur Jenderal Kementerian ESDM Yudhiawan mengatakan kesenjangan tersebut menunjukkan masih terbuka ruang yang sangat luas untuk mempercepat pengembangan energi bersih di Indonesia.
“Indonesia juga memiliki potensi energi baru terbarukan yang sangat besar, yaitu mencapai 3.687 GW, dengan dominasi tenaga surya, hidro, dan angin,” kata Yudhiawan dalam pembekalan Tim Ekspedisi Patriot 2026 di Jakarta, Rabu (29/7).
Menurut Yudhiawan, pemanfaatan potensi EBT tidak hanya penting untuk meningkatkan ketahanan dan kemandirian energi nasional, tetapi juga dapat mendukung pembangunan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Pemerintah, kata dia, tengah menyiapkan pembangunan pembangkit listrik nasional dengan kapasitas mencapai 69,5 GW. Dari jumlah tersebut, tambahan pembangkit berbasis EBT ditargetkan mencapai 43,6 GW.
Pengembangan kapasitas pembangkit tersebut juga akan didukung pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer dan gardu induk dengan kapasitas 107.950 megavolt ampere (MVA).
Yudhiawan menjelaskan penguatan infrastruktur kelistrikan diperlukan untuk meningkatkan keandalan pasokan listrik, terutama di kawasan transmigrasi dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Untuk desa yang berada di dekat jaringan distribusi, perluasan jaringan listrik menjadi salah satu pilihan. Sementara itu, wilayah terpencil, kepulauan, dan permukiman yang tersebar dapat dilayani melalui sistem kelistrikan berskala kecil atau mini-grid berbasis EBT.
Pengembangan energi terbarukan berbasis potensi lokal juga menjadi perhatian pemerintah, terutama untuk wilayah yang sulit dijangkau. Di Papua, misalnya, potensi tenaga surya dan mikrohidro dapat dimanfaatkan untuk menyediakan pasokan listrik secara berkelanjutan.
“Untuk wilayah yang sulit terjangkau, pendekatan berbasis energi lokal menjadi salah satu solusi agar masyarakat dapat memperoleh listrik secara berkelanjutan,” ujar Yudhiawan.
Selain pengembangan EBT, pemerintah melanjutkan Program Listrik Desa dan Bantuan Pasang Baru Listrik untuk memperluas akses energi bagi rumah tangga yang belum mendapatkan layanan kelistrikan.
Pada 2025, pembangunan kelistrikan desa telah mencakup 1.516 lokasi dan memberikan akses listrik kepada 77.616 rumah tangga. Program tersebut kemudian dilanjutkan pada 2026.
Menurut Yudhiawan, pemerataan akses listrik di wilayah 3T tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan energi, tetapi juga berhubungan langsung dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Ketersediaan listrik dapat mendukung sektor pendidikan, kesehatan, hingga kegiatan ekonomi.
“Listrik ini dalam rangka peningkatan kualitas hidup, pendidikan, kesehatan, dan tentu saja penguatan perekonomian,” katanya.
Di sisi lain, pemerintah juga menjalankan strategi menuju kedaulatan energi melalui tiga pilar, yakni kemandirian energi, ketahanan energi, dan swasembada energi.
Pemerintah menargetkan cadangan energi nasional meningkat dari kisaran 18–21 hari menjadi sedikitnya 30 hari melalui penambahan kapasitas penyimpanan minyak mentah nasional.
Upaya menuju swasembada energi juga dilakukan melalui peningkatan produksi minyak dan gas bumi, pengembangan kendaraan listrik, pemanfaatan gas sebagai alternatif pengganti elpiji, serta peningkatan penggunaan energi bersih.
Dengan besarnya potensi EBT yang dimiliki Indonesia, pemerintah menilai percepatan pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu kunci untuk memperkuat ketahanan energi sekaligus mendukung pembangunan yang lebih berkelanjutan.