 Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai langkah mempercepat peningkatan rasio kewirausahaan dan memperkuat ekosistem usaha di Indonesia. Regulasi tersebut juga mengamanatkan pembentukan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mengoordinasikan pelaksanaan program secara terpadu.){kind=link}
Presiden Prabowo Subianto resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional sebagai langkah mempercepat peningkatan rasio kewirausahaan dan memperkuat ekosistem usaha di Indonesia. Regulasi tersebut juga mengamanatkan pembentukan Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional untuk mengoordinasikan pelaksanaan program secara terpadu.
Perpres yang ditandatangani pada 2 Juli 2026 itu disusun untuk mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Salah satu tujuan utamanya ialah mendorong lahirnya lebih banyak pelaku usaha baru sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional.
Dalam regulasi tersebut, pengembangan kewirausahaan nasional akan dilaksanakan melalui penyusunan Dokumen Pengembangan Kewirausahaan Nasional, Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Nasional, serta Rencana Aksi Pengembangan Kewirausahaan Daerah. Ketiga instrumen itu menjadi pedoman bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dalam menjalankan program kewirausahaan secara terarah dan berkesinambungan.
Program pengembangan disusun berdasarkan tahapan atau fase wirausaha, mulai dari calon wirausaha, wirausaha pemula, hingga wirausaha mapan. Selain itu, pemerintah juga memberikan perhatian khusus kepada sejumlah kelompok melalui skema wirausaha tematik, yang meliputi wirausaha sosial, teknologi, pemuda, perempuan, desa, dan ekonomi kreatif.
Untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif, pemerintah membentuk Komite Pengembangan Kewirausahaan Nasional yang bertugas menyusun, mengoordinasikan, serta mengevaluasi pelaksanaan program pengembangan kewirausahaan secara nasional. Komite tersebut diketuai oleh Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dengan wakil ketua terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Pariwisata, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, serta Menteri Pemuda dan Olahraga.
Adapun pendanaan program berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maupun sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk pendataan wirausaha serta berbagai kegiatan lain yang mendukung pengembangan kewirausahaan nasional.
Melalui Perpres ini, pemerintah berharap tercipta ekosistem kewirausahaan yang lebih terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan sehingga mampu meningkatkan daya saing pelaku usaha, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi menuju visi Indonesia Emas 2045.