Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan DPR telah menerima dan menindaklanjuti sebanyak 9.205 pengaduan masyarakat selama periode 15 Agustus 2025 hingga 13 Agustus 2026.
Puan menyampaikan seluruh pengaduan tersebut telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan (AKD) untuk ditindaklanjuti melalui rekomendasi kepada pemerintah.
“Jumlah total pengaduan masyarakat sebanyak 9.205 yang terdiri atas 7.055 pengaduan melalui surat, 2.011 pengaduan melalui website, dan 139 pengaduan melalui AKD,” kata Puan dalam Rapat Paripurna di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (1/9/2026).
Menurut Puan, penerimaan dan tindak lanjut aspirasi masyarakat merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR sepanjang tahun sidang 2025–2026.
DPR Bentuk 42 Panitia Kerja
Selain menindaklanjuti pengaduan masyarakat, DPR juga menjalankan fungsi pengawasan melalui pembentukan 42 panitia kerja (panja) serta penyelenggaraan 736 rapat selama periode tersebut.
Puan mengatakan fungsi pengawasan DPR diarahkan pada berbagai persoalan strategis yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Ia menegaskan pengawasan parlemen tidak hanya bertujuan mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah, tetapi juga mendorong penyelesaian berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
“Fungsi pengawasan DPR RI diarahkan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam menyelesaikan urusan-urusan rakyat sehingga hidup rakyat semakin mudah dan sejahtera, kinerja tata kelola pemerintahan, serta kinerja pemerintah dalam melaksanakan undang-undang,” ujar Puan.
Dorong Penyelesaian Masalah Masyarakat
Puan menyampaikan laporan tersebut dalam Rapat Paripurna Khusus HUT ke-81 DPR RI.
Laporan kinerja DPR tahun sidang 2025–2026 mengusung tema “DPR RI Berdampak: Wujudkan Daulat Rakyat melalui Parlemen Modern, Demokratis, dan Responsif.”
Menurut Puan, tema tersebut mencerminkan arah kerja DPR yang tidak hanya berorientasi pada proses, tetapi juga pada hasil dan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.
Ia mengatakan salah satu bentuknya adalah pelaksanaan fungsi pengawasan yang diarahkan untuk mendorong penyelesaian masalah yang disampaikan masyarakat.
Dengan 9.205 pengaduan yang telah diteruskan kepada alat kelengkapan dewan, DPR menilai aspirasi publik menjadi salah satu bagian penting dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong perbaikan kinerja pemerintah.