 mewajibkan 80 persen susu yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari susu segar produksi peternak lokal mulai 1 November 2026.){kind=link}
Badan Gizi Nasional (BGN) mewajibkan 80 persen susu yang disediakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) berasal dari susu segar produksi peternak lokal mulai 1 November 2026.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan penyerapan produk peternakan dalam negeri sekaligus memperluas pasar bagi peternak sapi perah di berbagai daerah.
“Mulai 1 November tahun ini, susu yang dibagikan kepada anak-anak kita di sekolah harus sesuai dengan ketentuan yang kami putuskan, yakni 80 persen harus susu segar yang berasal dari peternak lokal,” kata Sudaryono dalam keterangannya, Rabu (14/10/2026).
Kebijakan itu disampaikan Sudaryono saat menghadiri pelantikan pengurus Dewan Pengurus Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Provinsi Aceh pada Selasa (13/10).
Susu Kembali Masuk Menu MBG
BGN sebelumnya sempat menghentikan pengadaan susu dalam menu MBG. Kini, lembaga tersebut kembali membuka kesempatan bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk menyediakan susu dengan ketentuan baru mengenai asal pasokannya.
Sudaryono menjelaskan, pengadaan susu lokal diharapkan dapat mendorong pertumbuhan usaha peternakan, terutama di daerah yang memiliki potensi pengembangan sapi perah.
Menurut dia, kebutuhan bahan pangan untuk program pemerintah seharusnya dapat memberikan manfaat ganda, yakni memenuhi kebutuhan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan pendapatan produsen dalam negeri.
Dengan penyerapan yang lebih terjamin, peternak lokal diharapkan memiliki kepastian pasar untuk mengembangkan usaha dan meningkatkan produksi susu segar.
BGN Siapkan Marketplace Pangan
Selain mengatur pasokan susu, BGN tengah menyiapkan platform pasar digital atau marketplace untuk pengadaan sejumlah komoditas pangan yang dibutuhkan dapur SPPG.
Sudaryono mengatakan platform tersebut direncanakan mulai diperkenalkan pada November atau Desember 2026. Melalui sistem itu, dapur MBG nantinya diwajibkan membeli tujuh komoditas pangan secara daring agar harga dan sumber pasokannya lebih transparan.
Komoditas yang disoroti antara lain telur, daging ayam, beras, dan minyak goreng. Pengadaan diharapkan dapat terhubung langsung dengan petani, peternak, serta koperasi produsen.
Menurut Sudaryono, sistem tersebut juga menjadi upaya memperbaiki rantai distribusi pangan yang selama ini dinilai belum selalu memberikan harga yang sebanding bagi produsen di tingkat hulu.
Perkuat Rantai Pasok Pangan Lokal
BGN berharap kebijakan penggunaan susu lokal dan pengadaan pangan berbasis digital dapat memperkuat hubungan antara dapur MBG dengan produsen di daerah.
Keterlibatan peternak dan koperasi dalam rantai pasok program diharapkan membuat manfaat ekonomi MBG tidak hanya dirasakan penerima makanan, tetapi juga pelaku usaha pangan.
Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi dalam negeri agar kebutuhan bahan pangan program dapat dipenuhi secara berkelanjutan dan ketergantungan terhadap pasokan dari luar negeri berkurang.
Dengan demikian, pelaksanaan MBG diharapkan tidak hanya mendukung pemenuhan gizi anak sekolah, tetapi juga menjadi penggerak ekonomi bagi petani dan peternak lokal.