Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyebutkan bahwa pagu anggaran yang dialokasikan untuk kinerja Kementerian Perhubungan (Kemenhub) turun signifikan yakni 24,76 triliun rupiah untuk tahun 2025, lebih rendah dibandingkan tahun anggaran 2024 pagu anggaran efektif mencapai 41,59 triliun rupiah.
Alokasi anggaran tahun 2025 tersebut secara rinci disampaikan oleh Menhub Budi Karya Sumadi “Berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Pada Juli 2004 kami sampaikan bahwa pagu anggaran Kementerian Perhubungan anggaran 2025 sebanyak 24,76 triliun itu berdasarkan belanja, terdiri dari belanja pegawai 15% Belanja barang juga 19% dan non operasional sebanyak 62%,” ujar Menhub Budi saat memberikan penjelasan dalam rapat bersama Komisi V DPR, Kaimis, (29/8/2024).
Terkait dengan penurunan anggaran tersebut Budi menyadari bahwa bahwa penurunan anggaran yang dialokasikan untuk berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) pada tahun 2025 ini tidak hanya terjadi di satu K/L saja, tetapi hampir di seluruh K/L.
Kendati demikian Budi merasa perlu meminta tambahan anggaran senilai Rp 7,6 triliun tambahan anggaran ini dibutuhkan untuk mendanai berbagai kebutuhan prioritas, khususnya di sektor perhubungan darat. Budi menyatakan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Menteri Keuangan dan Bappenas mengenai kebutuhan anggaran tersebut.
Rincian anggaran yang dibutuhkan diantaranya meliputi:
Sektor perhubungan darat anggaran sebesar 990,67 miliar rupiah yang diperlukan untuk program layanan keperintisan jalan dan penyeberangan, layanan angkutan perkotaan, layanan angkutan antarmoda, serta layanan RORO (Roll-on/Roll-off) LDF.
Sektor Perhubungan Laut anggaran sebesar 1,05 triliun rupiah untuk program perintis laut, tol laut, kapal ternak, dan kapal rede.
Sektor Perhubungan Udara anggaran sebesar 400 miliar rupiah untuk program perintis penumpang dan subsidi BBM penumpang.
Sektor Perkeretaapian anggaran sebesar 146,58 miliar rupiah untuk program perintis penumpang kereta api.
Infrastructure Maintenance and Operation (IMO) anggaran sebesar 2,1 triliun rupiah untuk pengoperasian dan perawatan infrastruktur perkeretaapian milik negara.
Realisasi anggaran yang dilaksanakan 2024 sebanyak 22,58 triliun rupiah atau 51,95 persen, Menhub menyebut capaian tersebut melebihi target 50,8 persen.
Total anggaran tambahan trsebut diperlukan untuk memenuhi berbagai layanan transportasi, termasuk pengadaan bus sekolah, belanja pegawai, dan kebutuhan lainnya. Kepastian terkait anggaran telah dibahasya dengan Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Isa Rachmatarwata yang menyebutkan bahwa anggaran tersebut ada, meskipun penempatannya mungkin tidak langsung di Kemenhub, tetapi dipastikan kebutuhan tersebut akan terpenuhi.