Menteri Hukum Sahkan Kepengurusan PSI 2025-2030, Sosok J Masih Dirahasiakan

Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas secara resmi menyerahkan Surat Keputusan (SK) kepengurusan lengkap Partai Solidaritas Indonesia (PSI) periode 2025-2030. Penyerahan itu diterima oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PSI Raja Juli Antoni di kantor Kementerian Hukum (Kemenkum), Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jumat (10/10/2025).

“Hari ini saya menyerahkan surat keputusan Menteri Hukum, baik menyangkut soal anggaran dasar partai, kepengurusan kepada sekjen Partai Solidaritas Indonesia. Saya baru menerima mendiskusikan kemarin, hari ini sudah selesai,” ujar Supratman Andi Agtas saat menyerahkan SK kepengurusan PSI periode 2025-2030.

Supratman menandatangani SK kepengurusan PSI pada Kamis (9/10/2025) malam. Dia menegaskan, pengesahan SK tersebut untuk memberikan kepastian hukum dalam menjalankan roda organisasi partai.

“Karena itu, sekali lagi ini bagian dari transformasi yang kami lakukan dalam rangka pelayanan kepada semua pemangku kepentingan yang berkepentingan di Kementerian Hukum untuk mendapatkan layanan kepastian, termasuk di dalamnya adalah Partai Solidaritas Indonesia,” jelas Supratman.

Hanya saja, Supratman tidak mengetahui secara pasti apakah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) masuk ke dalam susunan pengurus DPP PSI yang baru tersebut. Pasalnya, Ketua Dewan Pembina PSI yang disebut-sebut inisial J sampai saat ini belum mau diungkap ke publik oleh PSI. Supratman berdalil buru-buru menandatangani SK Kepengurusan PSI sehingga hanya mengetahui Ketua Umumnya Kaesang Pangarep dan Sekjen Raja Juli Antoni.

“Saya mohon maaf, saya cepat-cepat buru-buru tandatangannya. Jadi nggak hafal satu-satu, yang saya hafal Pak Kaesang (Ketua Umum), sama Pak Sekjen (Raja Juli Antoni. Yang lain nanti silakan tanyakan kepada Pak Sekjen,” ungkap dia.

Pada kesempatan itu, Sekjen DPP PSI Raja Juli Antoni, mengungkapkan terima kasih atas pengesahan SK dari Kemenkum. Dia juga mengapresiasi pelayanan birokrasi di Kemenkum di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dengan baik.

“Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya Pak Menteri. Karena kami merasa sangat dilayani, bahkan tidak hanya dilayani, dilayani dengan super cepat sekali. Jadi kalau Pak Prabowo sudah menjanji layanan hukum yang baik, terutama dengan sistem digitalisasi, saya kira Kementerian Hukum adalah salah satu contoh terbaik di Indonesia ini,” jelas dia.

Antoni menuturkan pihaknya baru menyerahkan SK kepengurusan PSI secara dari daring, pada Kamis (9/10/2025) malam. Namun, pada hari yang sama dirinya mendapat kabar bahwa SK kepengurusan PSI sudah disahkan.

“Kami baru memasukkan kemarin dengan sistem OSS secara online, kemudian ternyata malam hari sudah telepon, malam hari kemarin sudah berkomunikasi, pagi hari ini kami sudah terima SK, kepengurusan AD/ART dan sebagainya. Jadi kami ingin mengucapkan terima kasih atas kerja yang sangat baik, sangat super cepat ini,” pungkas Menteri Kehutanan ini.

Sebelumnya, Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep melantik pengurus DPP PSI periode 2025-2030, di Jakarta, Jumat (26/9/2025). Kaesang meminta jajaran pengurus PSI bekerja dengan serius untuk kemajuan partai dan masyarakat.