Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah Indonesia memprioritaskan transformasi industri menuju sistem yang lebih hijau dengan memanfaatkan energi tenaga surya.
Airlangga menyebut pemerintah menargetkan pengembangan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) hingga sekitar 100 gigawatt (GW) dalam kurun 2–3 tahun sebagai bagian dari agenda transisi energi nasional.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo, prioritas kami juga mencakup energi hijau, khususnya transformasi menuju industri berbasis tenaga surya, dengan target kapasitas sekitar 100 gigawatt (GW) dalam kurun waktu 2-3 tahun,” kata Airlangga di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Target tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil sekaligus mempercepat pemanfaatan energi terbarukan.
Fokus pada Dedieselisasi
Airlangga mengatakan salah satu prioritas pemerintah pada tahun ini adalah program dedieselisasi, yakni mengganti pembangkit listrik berbahan bakar diesel dengan pembangkit yang menggunakan energi surya.
Program tersebut terutama diarahkan untuk pulau-pulau kecil yang selama ini masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel.
“Menurut saya, prioritas tahun ini adalah program dedieselisasi, yaitu mengubah sistem pembangkit listrik di pulau-pulau kecil dari tenaga diesel ke tenaga surya. Ini adalah kebutuhan nyata bagi Indonesia,” ujarnya.
Pengembangan PLTS sendiri telah masuk dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) hingga 2034 dengan target kapasitas sebesar 17,1 GW.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik tenaga surya hingga 100 GW sebagai bagian dari strategi pemerintah mencapai target penggunaan listrik berbasis energi terbarukan dalam jangka panjang.
Dorong Investasi dan Teknologi
Untuk merealisasikan target tersebut, Indonesia membutuhkan dukungan teknologi, peralatan, serta investasi dalam jumlah besar.
Airlangga mengatakan kondisi tersebut sekaligus membuka peluang kerja sama dengan negara-negara mitra, termasuk Jerman, yang memiliki pengalaman dan teknologi dalam pengembangan energi terbarukan.
Menurutnya, transformasi industri berbasis tenaga surya membutuhkan banyak barang modal dan teknologi yang dapat dikembangkan melalui kemitraan dengan negara sahabat.
Jerman juga merupakan salah satu mitra strategis Indonesia dalam program Just Energy Transition Partnership (JETP).
Indonesia sebelumnya memperoleh komitmen pendanaan internasional melalui JETP sebesar 21,4 miliar dolar AS untuk mendukung transisi energi bersih dan proses dekarbonisasi.
Namun, Airlangga menilai pemanfaatan pendanaan tersebut masih berjalan relatif lambat. Dari total komitmen tersebut, baru sekitar 4 miliar dolar AS yang telah dimanfaatkan.
“Jadi, kita perlu bergerak lebih cepat,” kata Airlangga.
Jerman Siap Perkuat Kerja Sama
Menteri Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Jerman Reem Alabali Radovan mengatakan pengembangan energi terbarukan menjadi salah satu bidang yang berpotensi memperkuat kerja sama kedua negara.
Menurut Radovan, perusahaan-perusahaan Jerman memiliki pengalaman dan teknologi yang dapat mendukung transformasi energi Indonesia.
Ia juga menyebut terdapat peluang pengembangan proyek melalui kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan kalangan akademisi.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat membantu Indonesia mempercepat pengembangan energi bersih sekaligus membuka peluang investasi dan transfer teknologi.
Pemerintah Indonesia menilai percepatan transformasi energi tidak hanya penting untuk mengurangi emisi, tetapi juga dapat menciptakan peluang ekonomi baru melalui pengembangan industri, investasi, dan teknologi energi terbarukan.