Pihak Arsjad Rasjid mendesak agar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas menolak proses pendaftaran dan pengesahan hasil musyawarah nasional luar biasa (munaslub) yang menetapkan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.
“Kami tentu berharap Menkumham tidak mengeluarkan tanda pendaftaran dan pengesahan hasil munaslub,” ungkap Kuasa Hukum Kadin Indonesia Hamdan Zoelva.
Oleh karenanya, Hamdan mengatakan, saat mengetahui ada kudeta di organisasinya, pihak Arsjad langsung buru-buru mengirimkan surat kepada Menkumham. Surat tersebut berisi data dan fakta yang membuktikan bahwa munaslub tersebut ilegal.
“Saya berharap itu tidak diproses dan ditolak. Kalau pun pada akhirnya diproses, tapi saya tidak ingin berandai-andai, saya sih berharap tidak akan keluar karena saya yakin menkumham mengerti satu persoalan ini,” ujarnya.
Akan tetapi, Hamdan melanjutkan, apabila Menkumham sudah terlanjut memproses dan mengesahkan hasil Munaslub tersebut, dia meyakini bisa membatalkan lewat pengadilan.
“Saya juga menghadapi kasus seperti ini bukan ini saja. Ada yang terlanjur keluar, tapi akhirnya dibatalkan oleh pengadilan. Itu bisa. Dan bahkan ada yang terlanjur keluar, memang sah benar, tidak bisa diganggu gugat,” ucap Hamdan.
Pada intinya, Hamdan menegaskan, Menkumham perlu mempertimbangkan dokumen data dan fakta yang telah pihaknya kirimkan. Menurutnya, tidak ada alasan bagi Menkumham untuk memproses, mendaftarkan atau mengesahkan hasil Munaslub ilegal tersebut.
“Saya katakan bahwa kita cepat-cepat menyampaikan informasi kepada menkumham dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada bahwa hasil munaslub ini ilegal dan tidak ada alasan untuk mendaftarkan dan mengesahkan,” pungkasnya.
Baca Juga:Â Kontroversi Munaslub Kadin: Arsjad Rasjid vs Anindya Bakrie