 yang bertugas pada sektor pelayanan publik tetap bekerja di lapangan dan tidak menjalankan skema work from home (WFH), meskipun pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi sebagian pegawai.){kind=link}
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas pada sektor pelayanan publik tetap bekerja di lapangan dan tidak menjalankan skema work from home (WFH), meskipun pemerintah memberikan fleksibilitas kerja bagi sebagian pegawai.
Menurut Pramono, kebijakan WFH tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama pada sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan warga.
“Untuk yang berkaitan dengan pelayanan publik, saya meminta tetap bekerja seperti biasa dan berada di lapangan,” kata Pramono di Balai Kota Jakarta, Selasa (18/8).
Ia menegaskan pelayanan publik harus tetap berjalan optimal karena menyangkut kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, ASN yang memiliki tugas operasional dan pelayanan langsung diminta tetap hadir untuk memastikan layanan tidak terganggu.
WFH Berlaku Selektif
Pramono menjelaskan kebijakan WFH diterapkan secara selektif dan disesuaikan dengan karakteristik pekerjaan masing-masing perangkat daerah.
Pegawai yang tugasnya lebih banyak bersifat administratif dan dapat dilakukan secara daring diberikan fleksibilitas untuk bekerja dari rumah. Namun, kebijakan tersebut tidak berlaku bagi ASN yang memiliki tanggung jawab pelayanan langsung kepada masyarakat.
Menurut dia, pengaturan pola kerja dilakukan agar aktivitas pemerintahan tetap berjalan efektif sekaligus memberikan fleksibilitas bagi pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
“Yang penting target pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu,” ujarnya.
Pelayanan Masyarakat Jadi Prioritas
Pramono menekankan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta memastikan layanan kepada masyarakat tetap berjalan normal meskipun ada pengaturan pola kerja.
Ia juga meminta pimpinan perangkat daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut agar tidak menurunkan produktivitas maupun kualitas pelayanan.
Sejumlah layanan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, seperti pelayanan administrasi pemerintahan, penanganan infrastruktur, kebersihan, kesehatan, dan layanan lapangan lainnya, diharapkan tetap beroperasi secara optimal.
Menurut Pramono, keberadaan petugas di lapangan sangat penting untuk memastikan respons terhadap kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.
Jaga Kinerja dan Produktivitas
Selain menjaga pelayanan publik, Pramono meminta ASN tetap mempertahankan disiplin kerja dan produktivitas meskipun sebagian pegawai menjalankan tugas secara fleksibel.
Ia menilai pola kerja yang adaptif harus tetap diimbangi dengan tanggung jawab serta pencapaian kinerja yang terukur.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut untuk memastikan tujuan peningkatan efektivitas kerja dapat tercapai tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada warga.
Dengan kebijakan itu, Pemprov DKI Jakarta berharap keseimbangan antara fleksibilitas kerja ASN dan kebutuhan pelayanan masyarakat dapat tetap terjaga.