Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan pemerintah akan membahas kebijakan pembatasan game online dan sosial media di kalangan pelajar bersama empat kementerian lain. Hal ini disampaikannya ketika merespon tragedi ledakan di SMAN 72 Kelapa Gading yang terduga pelaku adalah seorang pelajar
“Kami mulai memperhatikan dampak dari game online terhadap perilaku pelajar. Isu ini akan kami bicarakan bersama empat kementerian, yaitu Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kementerian Agama, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah,” ujar Abdul Mu’ti di Jakarta, Selasa (11/11/2025).
Menurut Mu’ti, pembatasan ini tidak semata-mata bertujuan membatasi akses bermain anak, tetapi lebih pada mengatur dan mengawasi agar penggunaan game tidak memicu perilaku negatif, kekerasan, atau kecanduan.
“Dulu kami sudah mengusulkan agar game diatur secara khusus. Game memang punya manfaat akademik, tetapi jika tidak diawasi, bisa menimbulkan masalah,” tegasnya.
Mu’ti menambahkan, salah satu tantangan utama adalah pengawasan di tingkat keluarga.
“Siapa yang bisa mengawasi anak ketika bermain game, terutama jika dilakukan dengan ponsel di kamar? Di sinilah pentingnya kolaborasi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pembahasan lintas kementerian itu akan diarahkan untuk menciptakan sistem pengawasan dan edukasi digital yang komprehensif. Pemerintah ingin memastikan anak-anak tetap bisa memanfaatkan teknologi secara positif tanpa terpapar dampak buruk dunia maya.
“Kami akan memperbaiki sistem agar pendekatan pendidikan tidak kaku atau represif, melainkan lebih humanis, partisipatif, dan melibatkan semua pihak,” kata Mu’ti.