Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Men PPMI) Abdul Kadir Karding bertemu dengan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, membahas desain kurikulum pendidikan untuk mempermudah pelajar sekolah menengah kejuruan (SMK) agar lebih mudah dapat bekerja di luar negeri.
“Jadi kita akan sepakat untuk bekerjasama, paling tidak dalam hal penyiapan tenaga kerja yang skill atau profesional untuk beberapa negara yang memang ada kaitannya. Yang kedua, kita akan berusaha job order yang ada ini, kita sampaikan kepada sekolah-sekolah yang dipilih oleh beliau nanti. Kejuruan-kejuruan yang dipilih untuk menyesuaikan job order yang ada, sehingga langsung bisa diterima dengan baik di sana, tanpa harus berkali-kali pelatihan,” kata Karding.
Karding menyebut terdapat banyak permintaan tenaga kerja dari berbagai negara, sepeti di bidang hospitality dan tenaga kesehatan.
Nantinya, berbagai permintaan tenaga kerja akan dicocokkan dengan sekolah-sekolah yang memenuhi kriteria berdasarkan Kemendikdasmen.
Selain itu, KPPMI juga meminta agar dilakukan pelatihan terhadap purna PMI yang telah kembali dari luar negeri.
“Jadi yang ketiga kami juga minta tolong, bukan hanya mau berangkat, kita minta pelatihan. Setelah pulang, Purna PMI ini juga butuh pelatihan, butuh skill supaya mereka tidak menganggur, supaya mereka ekonominya bisa tumbuh, keluarganya bisa terurus,” lanjut Karding.
Ia mengatakan kedua kementerian akan membentuk sebuat tim terkait kerjasama tersebut. “Dan kami sudah sepakat untuk membentuk tim dua kementerian untuk segera berjalan. Nanti kita cari pilot projek mana dulu, bari bisa sampaikan ke publik,” kata Karding.
Sementara itu, menyambut baik lamaran Karding, Abdul Mu’ti mengatakan akan mengkaji berbagai kemungkinan untuk mempermudah kesiapan para lulusam SMK agar bisa bekerja di luar negeri.
“Sehingga mungkin kita akan decide misalnya SMK-SMK tertentu yang dia tidak 3 tahun, tapi bisa 4 tahun. Sebelum kementerian ini dipecah dua, itu ada program di dirjen vokasi yang seperti itu, ada SMK yang 5 tahun, ada SMK yang 4 tahun, sehingga mereka memang siap untuk masuk di dunia kerja. Tapi sekarang karena sudah ada perubahan dalam struktur kementerian, jadi ya kami harus mencoba untuk mengeksplorasi, mencari pilot project untuk SMK-SMK tertentu, bisa kita kembangkan menjadi institusi khusus yang memang lulusannya itu siap untuk bekerja di luar negeri,” ungkap Mu’ti.