KPK Kembali Periksa Bupati Pati Sudewo Terkait Kasus Korupsi Jalur Kereta Api

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa Bupati Pati, Sudewo (SDW) sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pada hari ini, Senin (22/9/2025). Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan kedua setelah sebelumnya KPK memeriksa Sudewo pada Rabu, 27 Agustus 2025 lalu.

“Benar, hari ini, KPK menjadwalkan pemeriksaan saksi Sdr SDW, terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan jalur kereta api di lingkungan DJKA – Kementerian Perhubungan,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo dalam keterangannya, Senin (22/9/2025).

Budi mengatakan Sudewo sudah tiba di gedung Merah Putih KPK, Jakarta dan sedang menjalani pemeriksaan penyidik KPK.

Pada 27 Agustus 2025 lalu, Sudewo diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta terkait aliran dana korupsi proyek DJKA. Saat itu, Sudewo menjalani pemeriksaan kurang lebih 7 jam, terhitung sejak 09.42 WIB hingga pukul 16.29 WIB.

“Saya dipanggil, dimintai keterangan sebagai saksi, semua pertanyaan saya jawab sejujurnya dan apa adanya,” ujar Sudewo usai menjalani pemeriksaan.

Sudewo mengaku dirinya diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi V DPR RI. Penyidik KPK, kata dia, mendalami aliran uang dalam kasus dugaan korupsi proyek rel kereta api.

Pasalnya, diduga Sudewo menerima aliran uang sebesar Rp 3 miliar. Dia menegaskan uang itu merupakan pendapatan selama dirinya berkiprah sebagai anggota dewan di Parlemen.

“Kalau soal uang, itu juga ditanyakan dan itu sudah dijelaskan dalam pemeriksaan kira-kira dua tahun yang lalu, bahwa itu adalah uang pendapatan dari DPR RI, semua rinci, ada pemasukan, pendapatan, ada pengurangan,” jelas Sudewo.

Sudewo mengaku tidak begitu ingat berapa banyak pertanyaan yang dilontarkan penyidik KPK terhadap dirinya.

“Pertanyaannya tidak, gini aja ya, berapa jumlah pertanyaannya, enggak ingat,” jelas dia.

KPK juga membenarkan bahwa Sudewo sudah mengembalikan uang suap dalam kasus ini. Hanya saja, KPK tetap akan mengusut Sudewo karena pengembalian uang hasil korupsi, tidak akan menghilangkan tindak pidana yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor.

Sudewo diduga terlibat dalam kasus korupsi pembangunan jalur kereta api di Kementerian Perhubungan saat menjadi Anggota Komisi V DPR periode 2019-2024. Komisi V DPR sendiri memiliki fungsi pengawasan dan penganggaran di bidang infrastruktur termasuk perkeretaapian.

Nama Sudewo juga disebutkan muncul dalam persidangan 2 terdakwa dalam kasus suap pembangunan kereta api, yakni Putu Sumarjaya, Kepala Balai Teknik Perkeretaapian Jawa Bagian Tengah (BTP Jabagteng) dan Bernard Hasibuan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) BTP Jabagteng.

Sudewo disebut sebagai pihak yang turut bersama-sama menerima suap total sebesar Rp 18,39 miliar terkait paket pekerjaan pembangunan jalur kereta api tersebut. Jatah untuk Sudewo diduga sebesar 0,5% dari nilai proyek senilai Rp 143,5 miliar. Sudewo juga diduga menerima uang tunai sebesar Rp 720 juta pada September 2022. Bahkan, jaksa KPK juga mengungkapkan bahwa pihak menyita uang sebanyak Rp 3 miliar.

Meskipun Sudewo membantah terlibat dalam kasus suap pembangunan jalur kereta api. Sudewo juga menegaskan bahwa uang Rp 3 miliar yang disita dari kediamannya merupakan uang hasil gaji di DPR dan usaha sendiri.

Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengungkapkan alasan KPK belum mengusut keterlibatan Sudewo dalam kasus dugaan suap pengerjaan proyek jalur kereta api. Menurut Asep, penanganan perkara jalur kereta api ini tidak sebatas di wilayah Jawa Tengah seperti Jalur Ganda Solo Balapan-Kadipiro saja, melainkan ada juga di Jawa Barat hingga Jakarta.

KPK, kata Asep, menduga Sudewo memiliki peran hampir di semua proyek jalur kereta dari Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Karena itu, KPK harus menunggu penanganan proyek jalur kereta api lain selain di Jawa Tengah untuk mengusut Sudewo.