 membangun sentra industri garam nasional terbesar di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.){kind=link}
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) membangun sentra industri garam nasional terbesar di Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur.
Proyek ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan, sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada garam nasional pada tahun 2027.
Pembangunan kawasan Sentra Industri Garam Nasional atau K-SIGN di Kabupaten Rote Ndao menjadi salah satu langkah strategis pemerintah. Tujuannya adalah untuk menyediakan bahan baku garam produksi dalam negeri yang selama ini masih bergantung pada impor.
Untuk memenuhi target swasembada, volume produksi garam nasional ditargetkan meningkat sekitar 21 persen setiap tahunnya. Sehingga pada tahun 2029, Indonesia dapat mencapai produksi sebesar 5,3 juta ton.
“Swasembada garam bisa kita capai dengan meningkatkan kualitas garam nasional, terutama untuk memenuhi kebutuhan industri kimia chlor alkali, aneka pangan, hingga farmasi yang saat ini sebagian besar masih bergantung pada impor.” kata Koswara, Dirjen pwngelolaan kelautan KKP
Direktur Sumber Daya Kelautan, Frista Yorhanita, menambahkan bahwa Rote Ndao akan menjadi kawasan sentra industri garam terintegrasi, mulai dari proses hulu hingga hilir, termasuk distribusinya.
Selain itu, KKP juga akan melakukan intervensi teknologi, termasuk pembangunan pabrik-pabrik pengolahan untuk meningkatkan nilai tambah dari garam hasil tambak.
“Kami akan hadirkan teknologi pengolahan agar hasil garam dari tambak bisa langsung diolah. Ini penting untuk efisiensi dan meningkatkan daya saing garam lokal.” ucap Frista
Pemilihan Rote Ndao sebagai kawasan industri bukan tanpa alasan. Meski merupakan pulau terluar Indonesia dan jauh dari pusat pasar, pendekatan ini meniru strategi Australia yang memilih lokasi produksi garam berdasarkan efisiensi iklim dan kualitas hasil.
Saat ini, kebutuhan garam nasional dari tahun 2024 hingga 2026 diperkirakan tetap di angka 5 juta ton per tahun. Namun, diproyeksikan naik dua persen per tahun pada periode 2027 hingga 2029.
Pembangunan kawasan K-SIGN rencananya akan dilakukan di lahan seluas 10 hingga 13 hektar.
Dengan pembangunan ini, diharapkan Indonesia dapat mandiri dalam produksi garam dan mengurangi ketergantungan pada impor dalam beberapa tahun ke depan.