BEM SI Kerakyatan Desak Presiden Bentuk Tim Investigasi Dugaan Makar

Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Kerakyatan menyampaikan sejumlah tuntutan usai bertemu dengan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dan Menteri Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Sains (Mendiktisaintek) Prof. Brian, Kamis (4/9/2025).

Pasha, perwakilan BEM SI Kerakyatan, menyebut pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi mahasiswa di DPR.

“Titik tekan kami hari ini, pertama, menuntut segera disahkannya RUU Perampasan Aset. Kedua, kami mendesak Presiden Republik Indonesia untuk segera membentuk tim investigasi terkait dugaan makar,” ujarnya.

Menurut Pasha, tanggapan pemerintah cukup positif.

Mensesneg berjanji akan menyampaikan langsung aspirasi mahasiswa kepada Presiden.

“Sebetulnya tadi Pak Presiden ingin menemui kami, tetapi berhalangan karena menghadiri acara Maulid di Istiqlal,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua BEM UPN Veteran Jakarta Kaleb menegaskan bahwa isu 17+8 harus diakomodasi pemerintah.

“Kami menekankan bahwa eksekutif, yudikatif, dan legislatif harus menegakkan supremasi sipil dan menolak militerisme. Militer harus kembali ke barak,” tegasnya.

Koordinator Wilayah BEM SI Kerakyatan Banten se-Jabodetabek, Paloma dari Universitas Yarsi, mengatakan pihaknya belum memperoleh kepastian waktu realisasi tuntutan.

“Namun, Mensesneg dan Mendiktisaintek menyampaikan bahwa aspirasi mahasiswa akan diakomodir dan dilaksanakan dalam tempo secepat-cepatnya. Kami akan tetap mengawal bersama masyarakat,” jelasnya.

Terkait kemungkinan aksi lanjutan jika tuntutan tidak dipenuhi, Paloma menyebut belum ada keputusan.

“Tidak ada arahan untuk menahan atau melarang demonstrasi. Semua tuntutan sudah diterima dengan baik, dan sekarang tinggal pengawalan dari mahasiswa dan masyarakat,” ujarnya.