 mengusulkan penurunan harga tiket pesawat dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai dua kebijakan kunci untuk mendorong kembali konsumsi masyarakat dan menjaga kinerja sektor ritel pada 2026.){kind=link}
Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) mengusulkan penurunan harga tiket pesawat dan tarif pajak pertambahan nilai (PPN) sebagai dua kebijakan kunci untuk mendorong kembali konsumsi masyarakat dan menjaga kinerja sektor ritel pada 2026.
Ketua Umum APPBI Alphonzus Widjaja mengatakan, mobilitas masyarakat menjadi pemicu awal bagi pemulihan dan pertumbuhan konsumsi karena pergerakan masyarakat akan mendorong aktivitas ekonomi.
“Bagaimana pemerintah membuat harga tiket murah? Supaya bisa menjadi trigger pemicu gerakan mobilisasi masyarakat, pergerakan masyarakat,” kata Alphonzus usai diskusi The Forum: B-Universe Focus Group Discussion (FGD) di HQ B-Universe PIK 2, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (14/1/2026).
Ia menjelaskan, ketika masyarakat lebih mudah bepergian, dampaknya akan terasa luas di berbagai sektor usaha.
“Kalau masyarakat bergerak, terpicu, ter-trigger bergerak, ini kan banyak sektor akan bergerak semua, efek domino begitu. Perhotelan, akomodasi, transportasi, makanan, minuman, belanja, semua bergerak,” ujarnya.
Selain faktor transportasi, APPBI juga menilai kebijakan pajak memiliki peran besar dalam menentukan kuat atau lemahnya daya beli. Alphonzus menyoroti kenaikan tarif PPN dari 10% menjadi 11% yang dinilainya justru menahan konsumsi.
“PPN kan naik dari 10% menjadi 11%, kan tidak efektif terbukti sampai sekarang. Coba diturunkan langkah yang berani, terobosan yang berani, dari 11% turunkan bahkan kurang dari 10%, 8%, 9%. Ini akan memicu demand,” katanya.
Menurut Alphonzus, kombinasi tiket transportasi yang lebih terjangkau dan pajak yang lebih rendah akan memperkuat perdagangan dalam negeri, yang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Ia juga menilai kebijakan pemerintah saat ini masih terlalu berorientasi pada sisi penawaran dan perlu diarahkan ulang agar lebih mendorong permintaan.
“Harus yang bisa berkesinambungan dan juga berorientasi kepada penciptaan demand. Jangan penciptaan supply,” tegasnya.
APPBI juga memperingatkan, tanpa adanya terobosan dari pemerintah, pertumbuhan ekonomi pada 2026 berpotensi berjalan ditempat.
“2026 kalau tidak ada gebrakan dari pemerintah, terobosan-terobosan, tetap akan tumbuh, tetapi tumbuhnya tidak akan signifikan,” pungkas Alphonzus.