Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, mentargetkan harga rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat kurang mampu dapat diturunkan. Langkah ini, menurut Maruarar, menjadi bagian dari Program Pembangunan 3 Juta Rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam upayanya, Maruarar menyatakan siap mendengar masukan dari berbagai mitra di sektor perumahan agar program ini dapat terlaksana secara efektif.
“Saya targetkan harga rumah untuk rakyat bisa diturunkan. Saya siap mendengar masukan dari mitra perumahan. Mari kita gotong royong membangun rumah rakyat,” ujar Maruarar dalam Diskusi Program 3 Juta Rumah “Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat” di Auditorium Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Senin (28/10/2024).
Maruarar menjelaskan bahwa diskusi ini tidak hanya bertujuan untuk memaparkan rencana pelaksanaan program 3 juta rumah, tetapi juga untuk mendapatkan masukan terkait struktur organisasi Kementerian PKP yang tengah disusun. Ia berharap masukan dari para mitra kerja akan membantu mempersiapkan langkah-langkah yang perlu diambil Kementerian PKP ke depannya.
“Sesuai arahan Presiden Prabowo dalam pembekalan di Akmil Magelang lalu, kami berkomitmen untuk mengedepankan keterbukaan informasi, efisiensi anggaran, serta menghindari tindak korupsi di sektor perumahan. Hal ini penting, terutama karena tugas Kementerian PKP untuk membangun 3 juta rumah, sementara anggaran yang disediakan masih minim,” jelas Maruarar.
Tahun 2025, Kementerian PKP hanya menganggarkan Rp5 triliun untuk sektor perumahan, yang jauh lebih rendah dari Rp14 triliun pada tahun 2024. Dengan anggaran tersebut, program perumahan tahun ini hanya mampu membangun sekitar 200.000 unit rumah. Kondisi ini, menurut Maruarar, memerlukan dukungan dari sumber dana non-APBN agar target 3 juta rumah bisa tercapai.
“Diskusi ini bukan sekadar sosialisasi. Bayangkan saja, dengan anggaran hanya Rp5 triliun,” ujarnya.
Maruarar juga mengajak seluruh pihak untuk berperan aktif dalam program perumahan ini, termasuk pengusaha, pengembang, perbankan, serta pihak swasta, yang diharapkan dapat menggunakan dana CSR mereka untuk pembangunan rumah rakyat. Dengan demikian, efisiensi APBN dapat tercapai dan lebih banyak masyarakat yang bisa menikmati manfaat program ini.
“Tolong bantu kami, khususnya para mitra kerja, untuk bergotong royong membangun rumah untuk rakyat. Saya berharap dunia usaha di sektor properti bisa terus berkembang. Kalau harga rumah turun, rakyat akan lebih sejahtera,” tambah Maruarar.