Presiden Prabowo Subianto menyoroti nilai fantastis uang pengganti kerugian negara senilai Rp 13,2 triliun dari kasus korupsi ekspor crude palm oil (CPO) atau minyak goreng. Dengan besaran tersebut, presiden Prabowo menilai uang ini seharusnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.
Kepala negara menggambarkan bahwa dengan jumlah sebesar Rp 13 triliun, pemerintah bisa memanfaatkan uang tersebut untuk merenovasi lebih dari 8.000 sekolah di seluruh Indonesia.
“Saudara-saudara, 13 triliun ini kita bisa memperbaiki, merenovasi 8.000 sekolah lebih,” ujar Prabowo di gedung Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/10/2025).
Presiden menambahkan bahwa pemerintah juga telah mencanangkan program kampung nelayan. Rencananya sampai akhir 2026, pemerintah akan mendirikan 1.000 kampung nelayan, dengan alokasi anggaran Rp 22 miliar per desa.
Menurut Prabowo, uang Rp 13,2 triliun hasil sitaan dari kasus korupsi CPO juga bisa dialokasikan untuk program pembangunan kampung nelayan, dengan pendirian sekitar 600 kampung nelayan. Ia yakin program ini dapat membantu jutaan masyarakat nelayan hidup lebih layak.
“Kalau 600 (kampung nelayan) berarti (dampaknya) 5 juta rakyat Indonesia,” papar Prabowo.
Prabowo turut menyoroti betapa besarnya potensi pembangunan yang hilang akibat praktik korupsi dan penyimpangan di sektor sumber daya alam. Ia menyebut kasus korupsi CPO sebagai contoh nyata bagaimana hasil bumi Indonesia dieksploitasi tanpa memperhatikan kepentingan bangsa sendiri.
Ia bahkan menyinggung kemungkinan bahwa praktik seperti itu bukan hanya disebabkan oleh keserakahan, tetapi dapat tergolong sebagai bentuk subversi ekonomi terhadap negara. Selain itu, presiden menilai tindakan tersebut sangat merugikan dan tidak manusiawi karena menyebabkan masyarakat kesulitan mendapatkan minyak goreng dalam jangka waktu lama.
Atas dasar itu, Prabowo menegaskan perlunya penegakan hukum yang lebih tegas agar kekayaan nasional tidak lagi dikuasai oleh kelompok tertentu yang merugikan rakyat.
Kepala negara pun mengingatkan bahwa pekerjaan besar masih menanti, terutama terkait tambang-tambang ilegal dan penyelundupan komoditas strategis yang telah berlangsung bertahun-tahun.
“Saya ini greget, saya ingin kalau bisa kita kejar lagi itu ya, kekayaan yang diselewengkan,” pungkas Prabowo.
Dalam kasus korupsi CPO ini, uang tersebut merupakan pengganti kerugian negara dari tiga grup korporasi yang berperkara, yakni Permata Hijau Group, Musim Mas Group, dan Wilmar Group.
Ketiga korporasi dihukum membayar uang pengganti dengan total Rp 17,7 triliun. Sisa uang tersebut akan dibayarkan Permata Hijau Group dan Musim Mas Group yang belum membayar uang pengganti secara penuh.