Prabowo Donasikan 20.000 Hektare Lahannya untuk Koridor Gajah di Aceh

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengungkapkan, Presiden Prabowo Subianto telah menyalurkan donasi lahan konsesi perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) seluas 20.000 hektare (ha) di Aceh. Langkah itu dinilai menunjukkan komitmen nyata presiden terhadap pelestarian hutan dan perlindungan satwa.

“Saya tambah yakin bahwa Presiden Prabowo Subianto adalah seorang presiden yang sangat mencintai hutan dan mencintai satwa kita,” ucap Raja Juli di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12/2025).

Raja Juli bercerita, komitmen Presiden Prabowo terhadap konservasi lingkungan itu terlihat sejak pertemuannya dengan Raja Charles III di London beberapa waktu lalu.

Dalam pertemuan tersebut, presiden semula diminta untuk mendonasikan lahan perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH) seluas 10.000 hektare yang dikelola melalui PT Tusam Hutani Lestari di Aceh.

Namun, Prabowo justru menyerahkan lahan dua kali lipat dari jumlah yang diminta. “Beliau kemudian malah memberikan 20.000 hektare,” tutur Prabowo.

Menhut menyampaikan, donasi tersebut dimanfaatkan untuk pembangunan koridor gajah sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan habitat satwa dan ekosistem hutan. Koridor ini sangat penting khususnya untuk jalur hidup satwa.

Seluruh konsesi PBPH yang kini difungsikan sebagai koridor gajah tersebut kini dikelola melalui kerja sama antara pemerintah dan World Wide Fund for Nature (WWF).

Kementerian Kehutanan, kata Raja Juli, terlibat aktif dalam pengelolaan kawasan tersebut sebagai bagian dari strategi konservasi satwa liar yang berkelanjutan.

Menurut Raja Juli, langkah Presiden Prabowo tersebut mencerminkan kecintaan yang mendalam terhadap hutan dan satwa Indonesia, sekaligus menjadi teladan dalam pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab.

“Sekali lagi tentang kecintaan beliau terhadap hutan dan satwa kita itu sangat luar biasa,” tegas Prabowo.

Raja Juli menambahkan, komitmen Presiden Prabowo terhadap lingkungan juga tercermin dalam kebijakan penertiban perizinan pemanfaatan hutan.

Atas arahan presiden, Kementerian Kehutanan diminta untuk bertindak lebih tegas dalam menindak PBPH bermasalah yang dinilai merugikan masyarakat serta merusak lingkungan dan kawasan hutan.

Sebagai tindaklanjut, Raja Juli mengumumkan pencabutan 22 izin PBPH dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare, termasuk di wilayah Sumatra seluas 116.198 hektare.

“Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini dan nanti akan saya sampaikan,” pungkas Raja Juli.