PR Besar Menanti Gubernur BI yang Baru

Guru Besar Ekonomi Universitas Airlangga (Unair) Rahma Gafmi mengatakan, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) yang baru nantinya akan langsung dihadapkan pada sejumlah pekerjaan rumah (PR) besar, mulai dari menjaga stabilitas moneter hingga memulihkan kepercayaan pasar di tengah dinamika domestik yang sensitif.

Tantangan tersebut tidak ringan, terutama ketika pasar sedang mencermati proses pencalonan pimpinan bank sentral.

Saat dihubungi di Jakarta, Senin, Rahma menjelaskan tugas utama yang harus segera dituntaskan adalah menjaga stabilitas moneter. Hal ini termasuk mengendalikan inflasi agar tetap berada dalam sasaran 2,5±1 persen.

Kebijakan moneter, kata dia, harus tetap berorientasi pada stabilitas agar daya beli masyarakat dan kepercayaan pelaku usaha tetap terjaga.

Selain inflasi, stabilitas nilai tukar rupiah juga menjadi perhatian krusial.

“Menjaga nilai tukar rupiah yang stabil dan sesuai dengan fundamental ekonomi serta mengoptimalkan instrumen moneter pro-market, seperti SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk memperkuat efektivitas kebijakan moneter,” kata Rahma.

Dirinya juga menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi kebijakan antara BI dan pemerintah. Sebab, sinergi yang kuat dinilai perlu untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) harus diperkuat untuk memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional.

Tidak hanya itu, kebijakan makroprudensial juga perlu terus dioptimalkan agar sektor keuangan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa mengorbankan stabilitas.

Sebagaimana diketahui, Komisi XI DPR RI dijadwalkan mengumumkan hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) calon Deputi Gubernur BI hari ini, Senin (26/1). Keputusan akan diambil melalui rapat internal setelah seluruh kandidat menyelesaikan tahapan uji kelayakan.

Dalam konteks terkini, Rahma mengakui BI sebagai bank sentral harus diisi oleh figur yang memiliki pemahaman mendalam tentang kebijakan moneter, sistem keuangan, dan ekonomi makro, serta mampu menjaga independensinya.

“BI dapat memperkuat kebijakan moneter yang pro-market, seperti melalui instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter dan menjaga stabilitas rupiah. Selain itu harus memperkuat koordinasi dengan pemerintah untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan meningkatkan kepercayaan investor,” tuturnya.

Adapun pada pembukaan perdagangan Senin (26/1), nilai tukar rupiah menguat 36 poin atau 0,21 persen menjadi Rp16.784 per dolar AS, dari sebelumnya Rp16.820 per dolar AS.

Meski demikian, rupiah sempat menyentuh level intraday sekitar Rp16.985 per dolar AS pada Selasa pekan lalu (20/1). Level tersebut dinilai perlu menjadi perhatian serius karena bahkan lebih lemah dibandingkan level intraday saat krisis moneter 1998 yang berada di kisaran Rp16.800 per dolar AS.

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan proses pergantian Deputi Gubernur BI bukan pemicu pelemahan nilai tukar rupiah beberapa waktu belakangan.

Purbaya, saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (22/1), menyebut fluktuasi nilai tukar rupiah sudah terjadi sejak sebelum kabar pergantian deputi muncul ke publik, termasuk mengenai informasi Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono menjadi salah satu kandidat calon deputi.

“Rupiah melemah sebelum Pak Thomas ditunjuk (sebagai salah satu calon), jadi itu bukan isu. Ada faktor lain,” kata Menkeu.

Meski begitu, bendahara negara menyatakan otoritas yang bertanggung jawab menjaga kestabilan nilai tukar rupiah sudah bergerak secara terintegrasi, sehingga dia meminta publik untuk tidak mengkhawatirkan pergerakan rupiah ke depan.

“Nggak perlu khawatir rupiah akan memicu krisis ekonomi. Fundamental kita masih sangat baik, kebijakan sudah sinkron dengan otoritas moneter, ekonomi akan makin cepat, investor akan masuk, rupiah menguat, pasar modal juga menguat,” tambahnya.