.){kind=link}
Pihak Istana melalui Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro menerima sejumlah perwakilan serikat petani di Ruang Aspirasi Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Pertemuan dimulai sekitar pukul 12.28 WIB, Juri sendiri didampingi Menteri UMKM Maman Abdurrahman dan Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.
Sementara itu, sejumlah perwakilan serikat petani yang hadir di antaranya Serikat Petani Indonesia (SPI), Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Koalisi Nasional untuk Reforma Agraria (KNARA), dan perwakilan Petani Ubi Kayu asal Lampung.
Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI), Henry Saragih, menyampaikan pihaknya selain melakukan demonstrasi juga ingin melakukan audiensi dengan perwakilan Presiden Prabowo Subianto.
“Mereka yang ditunjuk oleh bapak presiden untuk menerima kita, untuk menerima isi permohonan kita. Kita sudah menyampaikan enam permohonan,” terang Henry kepada wartawan.
Henry menjabarkan enam permohonan yang disampaikan kepada pemerintah yakni penyelesaian konflik agraria di Indonesia dengan menghentikan kekerasan dan intimidasi terhadap petani.
“Kedua, kita menyerukan kepada presiden, berharap untuk tanah-tanah objek reforma agraria yang berasal dari tanah perkebunan maupun kehutanan itu supaya segera dibagikan kepada petani,” papar Henry.
“Dan saat ini penertiban kawasan hutan yang dilakukan oleh Satgas PKH itu, supaya jangan mengambil tanah-tanah yang dikuasai petani, justru harusnya tanah-tanah yang dikutipkan itu dibagikan kepada petani,” sambungnya.
Kemudian, Henry berharap agar Prabowo merevisi Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 adalah tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria.
“Keempat, juga bermohon kepada presiden, agar revisi Undang-Undang Pangan yang sekarang terjadi di DPR, itu benar-benar untuk menegakkan kedualatan pangan di Indonesia. Justru harus menghindarkan ketergantungan pangan, menghindarkan impor pangan yang begitu besar ke Indonesia,” terangnya.
“Demikian juga kita berharap agar revisi Undang-Undang Kehutanan itu, adalah untuk melaksanakan reforma agraria, memastikan tanah kepada petani dan masyarakat adat kita,” sambung Henry.
Lebih lanjut, Henry mendesak agar Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dicabut dikarenakan tidak menciptakan lapangan kerja.
“Terakhir, yang keenam, kita menuntut supaya pemerintah segera untuk membentuk Dewan Reforma Agraria Nasional, supaya sejalan dengan program-program pemerintah yang kuat sekarang ini, untuk menyiapkan makan bergizi gratis, untuk membangun kooperasi Desa Merah Putih, dan juga program-program lainnya,” tegas Henry.