 oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia.){kind=link}
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pemerintah akan segera meluncurkan paket kebijakan ekonomi untuk menghadapi dampak dari penerapan tarif balasan (resiprokal) oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kepada Indonesia.
Airlangga menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui beberapa paket kebijakan ekonomi yang akan diluncurkan tersebut. Paket kebijakan ekonomi terkait tarif AS ini akan diluncurkan pada pekan ini.
“Jadi arahan Presiden yang secara terbuka hadir dengan para ekonom dan para praktisi itu menugaskan untuk melakukan deregulasi. Satgas deregulasi sudah saya laporkan, bapak presiden sudah menyetujui dan dengan beberapa paket ekonomi mudah-mudahan satu paket kita bisa luncurkan minggu ini,” ungkap Airlangga, di Hotel The Westin, Jakarta, Rabu (30/4/2025).
Hal tersebut Airlangga sampaikan saat wawancara eksklusif bersama Executive Chairman B-Universe Enggartiasto Lukita, dalam Investor Daily Roundtable bertajuk “Trump’s Trade Trap?” yang membahas terkait upaya menavigasi kebijakan Indonesia dalam mengantisipasi dampak kebijakan tarif resiprokal AS demi memperkuat benteng ekonomi nasional.
Airlangga berharap, stimulus ekonomi yang akan mencakup kebijakan perdagangan hingga investasi ini dapat mempercepat proses perundingan dengan AS, mempermudah pelaku usaha menjalankan kegiatan perdagangan serta menjaga iklim investasi tetap kondusif, di tengah tantangan ekonomi dan geopolitik global.
“Ini akan memudahkan para pengusaha kita untuk memulai berbisnis. Kadang-kadang kan yang diperlukan memulainya juga harus mudah dan menyelesaikannya juga dengan mudah. Itu yang membuat iklim investasi di Indonesia menjadi challenge. Maka dari itu, Presiden sudah membuat satgas deregulasi, satgas untuk negosiasi tarif dan juga untuk membenahi iklim investasi,” katanya.
Ada pun sebelumnya, pada pertemuan Airlangga dengan Prabowo di Istana Merdeka Jakarta, pada Senin (28/4/2025) lalu, Prabowo telah menyetujui pembentukan tiga satuan tugas (satgas) untuk menindaklanjuti laporan hasil negosiasi Indonesia terkait kebijakan tarif Amerika Serikat (AS).
Pertama, Satgas Perundingan Investasi dan Keamanan Ekonomi. Kedua, Satgas Perluasan Kesempatan Kerja dan Mitigasi PHK. Ketiga, Satgas Deregulasi Kebijakan.
“Satgas ini kan saya pimpin nanti. Untuk Satgas Negosiasi itu akan ada anggotanya dari semua Kementerian/Lembaga yang terlibat. Kemudian Satgas yang terkait dengan deregulasi itu juga akan ada Menteri-Menteri terkait yang masuk di dalam itu. Lalu, Kadin, APINDO, dan asosiasi juga akan diundang,” pungkasnya.