 mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat selama tahun anggaran 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa terdapat progres kerja capaian luar biasa yang menurutnya bisa menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan tugas di 2026 nanti.){kind=link}
Menjelang penghujung akhir tahun 2025, Kementerian Hukum (Kemenkum) mencatatkan sejumlah capaian kinerja dalam memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat selama tahun anggaran 2025. Menteri Hukum (Menkum), Supratman Andi Agtas, menyebutkan bahwa terdapat progres kerja capaian luar biasa yang menurutnya bisa menjadi rekomendasi untuk pelaksanaan tugas di 2026 nanti.
“Sebuah kebanggaan dan Kesyukuran bagi saya selaku menteri hukum bersama dengan Pak wamen dan seluruh teman-teman jajaran pimpinan madya di kementerian hukum Progres capaian nya luar biasa dan juga telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk kita jadikan dasar untuk pelaksanaan tugas untuk di tahun 2026 yang akan datang,” ungkapnya dalam Konferensi Pers Refleksi Akhir Tahun 2025 Kementerian Hukum, di Hotel Mercure Jakarta,Kamis (18/12/2025).
Supratman menyampaikan salah satu capaian penting yakni, telah dilakukannya soft launching super apps Kementerian Hukum yakni Pasti . Menurutnya launching apps ini sejalan dengan misi Presiden Prabowo Subianto yang selalu mendorong kementerian untuk melakukan digitalisasi dalam pelayanan ke masyarakat.
“Alhamdulillah tadi sudah soft launching super apps kementerian hukum dengan nama pasti. pasti dengan jempol. Insya Allah seluruh layanan nanti tiap hari akan terus kita update untuk Mengintegrasikan satu-satu layanan ke dalam super apps,” terangnya.
Dia berharap nantinya aplikasi ini bisa segera membantu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Adapun jumlah layanan yang dapat diakses yakni sebanyak 450 layanan. Untuk layanan yang sifatnya internal kementerian, dia menyebut nantinya juga akan tersedia terkait promosi, hingga jenjang karir.
“Kami harapkan nanti di pertengahan tahun depan di bulan Juni atau Juli itu nanti akan semuanya terintegrasi. Hampir kurang lebih sekitar 450 layanan itu akan terintegrasi dalam satu apps kementerian hukum,” ujarnya.
Sementera itu, capain lainnya yakni ada di bidang Administrasi Hukum Umum (AHU), Supratman mengatakan Kemenkum telah menyelesaikan 12.283.097 permohonan dari total 12.346.995 permohonan yang masuk, atau sebanyak 99,48%. Dari keseluruhan layanan AHU, dia menyatakan Kemenkum telah mendapatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sebesar Rp1.123.347.599.602,-. Capaian ini telah melebihi target tahun 2025 yang ditetapkan pada angka Rp1.090.000.000.000,-. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024, maka tahun ini mengalami kenaikan sebanyak 2,58%.
“Layanan AHU sudah 100 persen digital. Masyarakat lebih mudah mengaksesnya, semuanya transparan dan lebih cepat,” ucapnya
Di tahun ini juga, Supratman menambahkan Kemenkum telah berhasil menyukseskan pendaftaran Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Dia mengatakan Kemenkum telah mengesahkan sebanyak 83.020 Koperasi Merah Putih.
Selanjutnya, di bidang Kekayaan Intelektual (KI), Kemenkum juga telah menyelesaikan permohonan KI sebanyak 385.675 permohonan yang terdaftar dan tercatat dari total penerimaan permohonan KI sebesar 372.760 permohonan. Capaian di tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun 2024 sekitar 15,12%, dimana tahun 2024 pada periode yang sama penyelesaian permohonan KI yang diselesaikan sebesar 330.521.
Dalam bidang pengembangan SDM, Supratman menyatakan Kemenkum menyelenggarakan pengembangan kompetensi dgn berbagai jenis pelatihan di bidang hukum dan pelaksanaan penilaian kompetensi, baik untuk internal maupun eksternal Kemenkum. Pada tahun ini, tercatat sebanyak 62.317 peserta telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan dalam berbagai metode, di antaranya webinar, klasikal, MOOC, Community of Practice (CoP), pembelajaran jarak jauh, maupun secara hybrid. Tercatat sebanyak 2.038 ASN baik internal maupun eksternal kemenkum yg telah mengikuti uji kompetensi di BPSDM Hukum.
lalu, Di bidang kesekretariatan, dia memaparkan Kemenkum terus berupaya membentuk karakter pegawai yang dapat memberikan pelayanan publik secara profesional dan berintegritas kepada masyarakat. Saat ini, indeks BerAKHLAK Kemenkum berada pada posisi 91,92 dengan predikat A dan kategori sehat. Nilai Reformasi Birokrasi pun mengalami peningkatan dari 83,63 di tahun 2023 menjadi 90,38 di tahun 2024.
Supratman mengatakan beragam capaian Kemenkum tersebut berhasil diperoleh karena digitalisasi dan inovasi yang terus dilakukan oleh seluruh jajaran Kemenkum, baik di tingkat pusat, kantor wilayah, hingga Unit Pelaksana Teknis. Saat ini, Kemenkum tengah melakukan transformasi digital seluruh pelayanan publik. Transformasi ini tidak hanya sekadar mengubah kultur birokrat, tetapi berimplikasi pada pola pikir ASN dan masyarakat pengguna layanan.