Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengingatkan agar mewaspadai ancaman kejahatan siber di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital Indonesia.
Ia menilai, kemajuan sistem pembayaran digital seperti QRIS dan BI FAST harus dibarengi dengan kewaspadaan terhadap potensi kejahatan digital.
“Digital mengandung risiko. Kita harus hati-hati terhadap serangan siber, phising, dan juga transaksi ilegal,” ujar Perry dalam acara Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) dan Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE) 2025 di Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Perry menegaskan, kemajuan ekonomi digital harus diimbangi dengan sistem keamanan yang kuat. Ia menyoroti meningkatnya potensi serangan siber dan praktik phishing yang menyasar data pribadi masyarakat seperti kata sandi dan nomor kartu kredit.
“Kita harus melindungi rakyat dari keamanan siber, dari perlindungan konsumen, dan dari Anti Pencucian Uang serta Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT),” jelasnya.
Menurut Perry, sinergi seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk menyeimbangkan inovasi dan keamanan sistem keuangan digital nasional. Ia menekankan, agenda digitalisasi harus berjalan beriringan dengan penguatan tata kelola dan pengawasan yang andal.
“Mari kita bersinergi memajukan ekonomi keuangan digital, sistem pembayaran, dan semuanya untuk rakyat, tapi juga kita harus melindungi rakyat,” tegas Perry.
Perry menambahkan, Bank Indonesia akan terus memperkuat ekosistem digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, yang tidak hanya fokus pada efisiensi dan inklusi, tetapi juga pada ketahanan siber serta stabilitas infrastruktur keuangan nasional.