 memastikan program magang berbayar sebagai salah satu dari paket kebijakan ekonomi 2025, dalam upaya mempercepat pembangunan nasional.){kind=link}
Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) memastikan program magang berbayar sebagai salah satu dari paket kebijakan ekonomi 2025, dalam upaya mempercepat pembangunan nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, target awal program adalah menyeleksi 10 persen dari total fresh graduate dari universitas, dan menempatkan 20 ribu lulusan baru di dunia kerja pada tahun pertama.
Airlangga melanjutkan, nantinya para fresh graduate yang mengikuti program ini, akan diberikan uang saku sebesar Upah Minimum Provinsi (UMP) per bulan. Dengan demikian, maka besara upah yang diterima tentu akan berbeda di setiap wilayah.
“Program magang perguruan tinggi yang targetnya 20 ribu, dengan uang saku sebesar UMP,” ungkap Airlangga dalam konferensi pers di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta, Senin (22/9/2025).
Airlangga melanjutkan, program ini untuk awalnya akan dilakukan dalam kurun waktu 6 bulan ke depan, tepatnya hingga Maret 2025. Ia juga tak menutup kemungkinan, fresh graduate yang mengikuti program ini, dapat lanjut bekerja di perusahaan yang sama, setelah durasi magang berbayar telah berakhir.
Airlangga juga menegaskan, upah program magang berbayar ini ditanggung pemerintah sepenuhnya. Alias, perusahaan tidak mengeluarkan uang sedikit pun untuk memberikan upah.
“Program ini berjalan 6 bulan. 3 bulan ini (di Oktober-Desember 2025) dan 3 bulan nanti Januari, Februari, Maret,” pungkasnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, dalam paket kebijakan ekonomi 2025, pemerintah menempatkan program magang berbayar sebagai salah satu dari delapan agenda prioritas percepatan pembangunan nasional.
Program ini dikenal sebagai Program Magang Nasional 2025 dan dirancang khusus untuk lulusan baru atau fresh graduate. Kemenko Perekonomian memastikan program ini telah dimatangkan bersama Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek).
Tujuan utama program ini adalah mempercepat penyerapan tenaga kerja terdidik dan memberikan pengalaman profesional yang relevan dengan kebutuhan industri.