 Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah angkat bicara soal kemungkinan memanggil Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023. Menurut Febrie, proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut masih berjalan dan semua pihak yang dianggap perlu, kemungkinan diminta keterangan oleh Kejagung.){kind=link}
Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah angkat bicara soal kemungkinan memanggil Mantan Komisaris Utama PT Pertamina, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023. Menurut Febrie, proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut masih berjalan dan semua pihak yang dianggap perlu, kemungkinan diminta keterangan oleh Kejagung.
“Proses penyidikan masih berjalan. Nanti pihak-pihak yang kita anggap perlu untuk pembuktian pasti kita akan periksa,” ujar Febrie di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025).
Febrie menegaskan, tujuan penanganan kasus dugaan korupsi ini untuk membersihkan Pertamina dan mendorong tata kelola Pertamina yang lebih baik ke depannya. Karena itu, Kejagung akan memanggil pihak-pihak yang relevan dengan perkara dugaan korupsi tersebut. Hanya saja, Febrie enggan memastikan akan memanggil Ahok atau tidak.
“Perkara ini kita tangani dengan tujuan ini membersihkan Pertamina, dan kita berharap Pertamina ke depan tata kelola bisnisnya lebih baik dan jadi lebih kuat. Kita berharap banyak kiprahnya jangan kalah dengan negara-negara lain terutama negara tetangga,” tandas Febrie.
Sebelumnya, Mantan Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), mengungkapkan dirinya siap jika diperiksa oleh Kejagung terkait kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang Pertamina, Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) periode 2018-2023.
Ahok mengatakan, dia justru sangat senang jika bisa membantu penyelidikan yang tengah berlangsung.
Kejagung saat ini sedang menangani kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2018 hingga 2023. Nilai kerugian negara dari kasus dugaan korupsi ini mencapai Rp193,7 triliun.
Dalam kasus ini, Kejagung sudah menetapkan tujuh tersangka. Mereka adalah Riva Siahaan (RS), selaku Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga; Sani Dinar Saifuddin, selaku Direktur Feedstock and Product Optimization PT Kilang Pertamina Internasional; Yoki Firnandi (YF), selaku Direktur Utama PT Pertamina Internasional Shipping.
Kemudian, Agus Purwono (AP), selaku VP Feedstock Management PT Kilang Pertamina International; Muhammad Kerry Andrianto Riza (MKAR), selaku Beneficialy Owner PT Navigator Khatulistiwa; Dimas Werhaspati, (DW) selaku Komisaris PT Navigator Khatulistiwa dan Komisaris PT Jenggala Maritim; Gading Ramadhan Joedo (GRJ), selaku Komisaris PT Jengga Maritim dan Direktur PT Orbit Terminal Merak.