Memasuki satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, menegaskan komitmennya untuk menghapus kemiskinan absolut di Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui strategi penguatan jaring pengaman sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta digitalisasi data bantuan sosial agar lebih tepat sasaran.
Salah satu langkah strategis yang tengah disiapkan pemerintah yaitu melanjutkan dan memperluas jangkauan program kartu kesejahteraan sosial, sekaligus memperkenalkan Kartu Usaha bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Program-program kartu kesejahteraan tersebut meliputi Kartu Indonesia Sehat (KIS), KIS Lansia, Kartu Indonesia Pintar (KIP/KIP Kuliah), Program Indonesia Pintar (PIP), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Kartu Prakerja, serta Program Keluarga Harapan (PKH). Pemerintah juga saat ini diketahui tengah mengkaji peluncuran Kartu Anak Sehat dan Kartu Usaha Afirmatif Produktif untuk memperluas manfaat bagi kelompok rentan dan pelaku usaha kecil.
Di Kabupaten Lebak, Banten, sejumlah warga mengaku telah merasakan manfaat nyata dari berbagai program sosial tersebut. Salah satunya yakni Neneng (38), warga Kampung Suminta, Desa Sukadaya, Kecamatan Cikulur. Ia mengatakan, bahwa sejak tahun 2015, dirinya telah menerima berbagai bantuan sosial seperti BPNT, PKH, KIS, dan PIP.
“Alhamdulillah, saya dapat PKH, BPNT, BPJS gratis, juga PIP untuk anak sekolah. Semua prosesnya mudah karena dibantu petugas desa,” kata Neneng, Jumat (10/10/2025).
Ia mengaku bantuan PKH sangat membantu kebutuhan pendidikan anak-anaknya yang saat ini tengah duduk di bangku sekolah dasar (SD) dan SMA. “Bisa dipakai untuk beli buku, sepatu, tas. Jadi anak-anak bisa sekolah lebih tenang,” ujarnya.
Kendati begitu, Neneng berharap pemerintah bisa menambah bantuan, terutama untuk memperbaiki rumah dan memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Ia menyebut, rumah yang selama ini menjadi tempat berteduh bersama suami dan anak-anaknya kini nyaris tak layak huni.
Atap rumahnya bocor di banyak sudut, dinding berlubang, lantai masih berupa tanah, dan sebagian bangunan tampak miring seolah-olah akan roboh kapan saja, sehingga membahayakan keselamatan mereka.
“Kalau bisa, bantu juga rumah kami supaya lebih layak. Soalnya suami saya seharian cuma jadi pemulung, ngumpulin limbah keliling desa. Kalau lagi dapat banyak, paling Rp50.000 sampai Rp60.000 sehari. Itu juga enggak menentu,” tutur Neneng dengan nada penuh harap.
Sementara itu, Suheni (36), warga Kampung Cipasung Barat, Desa Sukarendah, Kecamatan Warunggunung, mengaku menerima bantuan BPNT, KIS, dan Kartu Sekolah sejak 2024. “Prosesnya mudah, dibantu sama RT. Enggak ada kendala administrasi,” kata Suheni.
Menurutnya, dari beberapa program sosial yang diterimanya, Suheni menyebut program BPNT paling membantu kebutuhan sehari-hari keluarga. “Kalau tiga bulan sekali kami terima Rp600.000, sebulan sekali Rp200.000. Lumayan lah pak buat kebutuhan dapur,” ujarnya.
Suheni juga berharap nilai bantuan bisa ditingkatkan agar lebih menopang ekonomi keluarga. “Suami saya bekerja serabutan dengan penghasilan tidak menentu. Makanya sih kalau bisa bantuannya lebih sering atau nilainya ditambah biar bisa nutup kebutuhan harian,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lebak, Eka Darmana Putra, menjelaskan bahwa realisasi bantuan sosial di Lebak terus meningkat dan kini didukung oleh Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTASN) yang diterbitkan oleh BPS berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025.
“Baik teman-teman, untuk realisasi Bansos periode September 2025 mencakup 121.624 penerima manfaat untuk program sembako dan 53.145 keluarga penerima manfaat untuk PKH. Selain itu, ada lebih dari 600 ribu warga penerima jaminan kesehatan (PBI JKN),” kata Eka saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis (9/10/2025).
Eka menjelaskan, DTASN kini menjadi acuan utama bagi semua kementerian dan pemerintah daerah dalam menyalurkan bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. “Data ini dinamis, diperbarui setiap tiga bulan melalui verifikasi lapangan oleh pendamping dan operator desa,” jelasnya.
Eka menuturkan, berkat berbagai intervensi sosial, angka kemiskinan di Lebak terus menunjukkan tren penurunan.
“Pada 2020 angka kemiskinan masih di kisaran 11%. Tahun 2022 turun menjadi 9,3%, dan saat ini berada di 8,3%. Jumlah keluarga miskin ekstrem juga menurun dari 6.407 menjadi 5.623 keluarga,” katanya.
Pemerintah daerah, lanjut Eka, terus berkolaborasi dengan kementerian dan lembaga lain untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. “Kita integrasikan antara Kementerian Sosial, Kementerian Tenaga Kerja, dan Kementerian Koperasi UKM, agar keluarga miskin tidak hanya menerima bantuan, tapi juga mendapat peluang usaha dan peningkatan pendapatan,” ujarnya.
Selain itu, seluruh proses pendataan dan penyaluran bansos kini dilakukan secara digital melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos dan sistem SIK-NG. “Pendataan dilakukan dengan foto kondisi rumah, sarana air bersih, dan indikator lainnya, agar tidak bisa direkayasa,” jelas Eka.
Ia juga menyoroti program prioritas baru Presiden Prabowo, yakni Sekolah Rakyat, yang dikhususkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. “Seluruh kebutuhan mereka ditanggung negara, mulai dari seragam, buku, makanan, hingga asrama. Orang tua juga diintervensi lewat bantuan perumahan dan modal usaha,” jelasnya.
Eka menambahkan, program ini mencerminkan visi pemerintahan Prabowo-Gibran dalam menciptakan masyarakat yang sejahtera dan bebas dari kemiskinan ekstrem. “Bapak Presiden menekankan agar bantuan sosial tidak hanya mengurangi beban hidup, tetapi juga punya daya ungkit ekonomi agar masyarakat bisa mandiri,” pungkasnya.