Nama Jumiati mulai terdengar pada Juni 2025
ketika ia tampil sebagai perwakilan keluarga besar Ne’ Pong Titing dalam isu klaim lahan seluas kurang lebih 58 hektare di Kecamatan Latimojong.
Ia tidak sendiri. Ada sosok Bustam Titing di belakangnya, yang mendorong klaim itu dengan mengaitkannya pada keberadaan sebuah makam tua. Klaim tersebut bertumpu pada data yang sejatinya berasal dari tim independen Lorax yang dipekerjakan PT
Masmindo Dwi Area (MDA) untuk mendata situs pemakaman di dalam konsesi perusahaan.
Masalahnya, lahan yang mereka klaim sudah
memiliki sertifikat dan dokumen kepemilikan resmi atas nama keluarga Ongan dan Polobuntu, berikut para penggarap yang aktif. Upaya membawa kasus ini ke Polres Luwu pernah dilakukan, tetapi kandas karena tidak ada bukti hukum yang kuat. Situasi baru kembali mencuat ketika perusahaan hendak melakukan pembukaan lahan di sekitar makam kuno. Saat itu, MDA menawarkan relokasi pemakaman dengan tata
cara adat melalui Bustam, sebuah upaya kompromi agar semua pihak dihormati.
Namun, tawaran itu ditolak. Sebaliknya, mereka meminta perusahaan membayar lahan sesuai klaim mereka dengan harga seratus lima puluh ribu rupiah per
meter.
Dari sini peran Jumiati dimainkan. Ia hadir di
jalan dengan menggandeng orang tua lanjut usia dan anak-anak kecil, menghadirkan drama yang mengundang simpati. Selama tujuh hari penuh, akses
jalan menuju area operasi perusahaan ditutup rapat. Aktivitas tambang terhenti, kendaraan logistik tak bisa lewat, dan pekerja lokal terhalang masuk.
Narasi yang mereka bawa sederhana: ini bukan soal uang, ini tentang leluhur. Bagi yang melihat dari luar, gambaran itu mungkin cukup meyakinkan.
Namun panggung itu mulai runtuh ketika suara
dari dalam keluarga sendiri muncul. Ibu Korri Titing, salah seorang anggota keluarga besar, menegaskan bahwa nama keluarganya dipakai tanpa seizin mereka.
Ia menyebut tiba-tiba nama Pong Titing dijadikan dalih untuk kepentingan segelintir orang. Tidak berhenti di sana, tokoh senior keluarga, Lewi Titing, bahkan datang langsung dari Sulawesi Tengah untuk memimpin prosesi pemindahan makam. Dengan dukungan logistik dan lokasi baru dari MDA, pemindahan dilakukan secara
adat dan penuh penghormatan. Fakta ini menunjukkan mayoritas keluarga sebenarnya setuju dengan relokasi, sementara suara penolakan hanya datang dari
satu arah.
Ketua Komunitas Warga Lingkar Tambang,
Najamudin, ikut menegaskan bahwa klaim Bustam bukanlah aspirasi kolektif. Ia menyebut langkah menjadikan makam sebagai dasar klaim tanah seluas lebih dari enam puluh hektare hanyalah kepentingan pribadi yang dibungkus sentimen adat.
Baginya, itu adalah bentuk manipulasi yang bisa memicu konflik sosial jika dibiarkan. Setelah aksi tujuh hari itu dibubarkan aparat dan Jumiati bersama kelompoknya menandatangani surat pernyataan tidak akan
mengulangi perbuatannya.
Tetapi pada 27 September 2025, Jumiati kembali muncul. Kali ini alasannya bergeser: ingin melihat makam leluhur yang bahkan tidak pernah terkonfirmasi kebenarannya. Gerakan baru ini muncul ketika perusahaan tengah sibuk menghadapi tuntutan terkait tenaga kerja. Pemalangan jalan kembali
dilakukan, kali ini di Ranteballa. Beberapa saksi melihat kehadiran Bustam kembali mengiringi langkah Jumiati. Mereka pun langsung mendekatkan diri dengan
nama Bangsawan Pasande yang menjadi motor penggerak demo di Ranteballa.
Bangsawan sendiri bukan murni berjuang untuk masyarakat, dia sendiri memiliki prasayarat bagi perusahaan agar perusahaan suplai labornya dapat diterima sebagai timbal balik amannya lalu lintas perusahaan. Sebagai bempernya Bangsawan memiliki backup anggota dewan dari PDIP di DPRD Luwu yang bernama Sanders.
Padahal, soal ketenagakerjaan sudah masuk dalam
komitmen perusahaan bersama POKJA dan diawasi secara ketat.
Kisah ini memperlihatkan bagaimana klaim adat
dapat dipelintir menjadi alat tekanan. Dokumen kepemilikan resmi jelas berada di tangan pihak lain, keluarga besar Pong Titing pada kenyataannya mendukung relokasi makam, dan prosesi pemindahan pun telah dilakukan secara adat.
Yang tersisa adalah residu konflik yang dimainkan oleh segelintir orang. Pertanyaan yang menggantung kini adalah sampai kapan publik dibiarkan terkecoh oleh drama di jalanan, sementara faktanya perjuangan itu lebih banyak mencerminkan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan keluarga besar.