 untuk mendukung pembangunan dan perbaikan pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia.){kind=link}
Pemerintah masih mengkaji pemakaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk mendukung pembangunan dan perbaikan pondok pesantren (ponpes) di seluruh Indonesia.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah telah membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama. Salah satu tugas dari ditjen itu, yakni menilai kemampuan ekonomi ponpes.
Hal tersebut nantinya menjadi pertimbangan negara dalam menggunakan APBN untuk mendukung pembangunan maupun perbaikan ponpes di berbagai daerah.
“Dengan dibentuknya Ditjen Pondok Pesantren, kami akan menghitung dan menginventarisasi bersama mana yang secara status memungkinkan, dan tentu melihat kemampuan keuangan negara dalam hal ini APBN, apabila proses pembangunan akan dibebankan ke APBN,” ungkap Prasetyo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (22/10/2025).
Upaya perbaikan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mengevaluasi seluruh bangunan pesantren di Indonesia, terutama dari aspek keamanan dan keselamatan. Tujuannya agar tragedi amburknya Ponpes Al-Khoziny, Sidoarjo, yang memakan puluhan korban jiwa tak terulang.
Prasetyo menekankan, proses identifikasi dan verifikasi berdasarkan data seluruh ponpes di Indonesia masih berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah belum menentukan pondok pesantren mana yang bakal mendapatkan kucuran dana APBN.
Ia menambahkan bahwa banyak pesantren yang sudah mandiri ekonomi. Hal ini akan menjadi pertimbangan dalam menentukan keputusan penggunaan APBN untuk perbaikan ponpes.
“Kita pahami bahwa banyak pondok pesantren telah berhasil mengembangkan ekonomi di masing-masing pondoknya. Itu menjadi role model yang kita harapkan bisa diadopsi oleh semua pondok pesantren,” ucap Prasetyo.
Prasetyo menegaskan bahwa pesantren tak luput dari dukungan pemerintah, salah satunya melalui program makan bergizi gratis (MBG) yang sudah menyasar ponpes.
Melalui pembentukan Ditjen Pesantren, langkah ini juga dilakukan untuk mendorong agar para santri dibekali ilmu agama sekaligus ilmu pengetahuan berbasis teknologi dan ekonomi sehingga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman.
“Jadi bangunannya harus aman, sistem pendidikannya harus siap menghadapi tantangan ke depan, dan kualitas SDM dari sisi pemenuhan gizi juga masuk dalam program pemerintah,” pungkas Prasetyo.