HomeEKONOMIPemerintah Akan Hapus KUR Masyarakat yang Terdampak Banjir Sumatera, Termasuk KUR Sektor...

Pemerintah Akan Hapus KUR Masyarakat yang Terdampak Banjir Sumatera, Termasuk KUR Sektor Pertanian

Menteri Koordinator Bidang Pangan (Menko Pangan) Zulkifli Hasan mengungkapkan, Pemerintah akan segera memberikan restrukturisasi kredit termasuk penghapusan utang Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor pertanian, khususnya kreditur yang terdampak bencana banjir dahsyat di Sumatera.

Menko Zulkifli Hasan mengungkapkan, penghapusan ini dilakukan lantaran Presiden Prabowo Subianto sangat besar perhatiannya pada sektor pertanian. Prabowo Subianto sendiri diketahui sangat concern terhadap pertanian rakyat, yang turut menjadi kunci ketahanan pangan nasional.

“Bencana alam itu tentu semua yang hutang-piutang pinjaman, hapus ya. Karena bencana alam. Itu terutama bahwa presiden begitu besar perhatiannya terhadap pertanian,” ungkap Zulkifli saat ditemui di Rafles Hotel, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Pria yang akrab disapa Zulhas ini membeberkan, ada kemungkinan seluruh kreditur (KUR) di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat akan mendapatkan fasilitas implementasi restrukturisasi yang dimaksud. Adapun, perihal detailnya sedang dikaji oleh stakeholder terkait.

“Nanti akan dihapus. Semua yang terkena dampak bencana ya. Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh ya,” pungkas Zulhas.

Seperti diberitakan sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto mengungkapkan, Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan restrukturisasi kredit bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang mengalami dampak dari bencana yang terjadi di wilayah Sumatera.

Adapun, beberapa wilayah yang dimaksud seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini diungkapkan Menko Airlangga saat menghadiri acara Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) yang berlangsung di Mall Gandaria City, Jakarta, Kamis (4/12/2025).

Diketahui, Pemerintah sebelumnya sudah pernah mengimplementasikan Program penghapusan kredit UMKM, yang pada dasarnya adalah kebijakan pemerintah untuk menghapus piutang macet UMKM yang sudah sangat sulit ditagih, terutama yang berasal dari pembiayaan pemerintah seperti kredit usaha rakyat (KUR).

Adapun maksud dan tujuannya adalah meringankan beban UMKM yang benar-benar tidak mampu membayar

“Kita (sebelumnya pernah) sudah memberikan relaksasi untuk UMKM. Regulasinya sudah ada dan itu bisa berlaku otomatis,” ungkap Menko Airlangga.

Dirinya melanjutkan, Pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah upaya lain untuk memulihkan kegiatan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Salah satunya upaya yang akan dilakukan yakni bakal menghadirkan sejumlah program seperti perbaikan infrastruktur dasar di ketiga wilayah tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Airlangga Hartarto mengungkapkan, kinerja perekonomian di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat diprediksi akan mengalami pelemahan pada kuartal IV-2025.

Ia membeberkan, hal ini disebabkan adanya bencana alam yang terjadi di ketiga wilayah tersebut. Adapun, banjir bandang terjadi dan membuat infrastruktur dan kegiatan ekonomi mengalami gangguan sangat signifikan.

“Pertumbuhan di daerah bencana dipastikan akan turun yaitu Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Tentu kita prihatin dengan situasi yang ada,” pungkas Airlangga.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments