Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan sebanyak 56 mahasiswa penerima beasiswa asal Papua yang kuliah di luar negeri belum menerima pembayaran oleh pemerintah daerah.
Tito mengungkapkan bahwa total tunggakan mencapai Rp37 miliar, yang seharusnya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Papua dan Papua Pegunungan.
“Data kami ada 56 orang yang belum selesai, belum dibayar dan sering terlambat dibayar dari Pemda. Totalnya 37 Miliar sebetulnya, Pemda Papua dan Papua Pegunungan itu terutama,” kata Tito kepada awak media seusai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (24/11/25).
Tito menjelaskan, secara keseluruhan terdapat lebih dari 300 penerima beasiswa asal Papua yang belajar di berbagai negara, mulai dari Amerika Serikat hingga Australia.
Menurut Tito, masalah keterlambatan ini tidak boleh dibiarkan karena berpengaruh langsung pada keberlangsungan studi para mahasiswa. Ia pun mengusulkan agar pembiayaan sisa kuliah mereka diambil alih oleh pemerintah pusat melalui Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).
Langkah ini diambil setelah pembayaran dari pemerintah daerah berulang kali mengalami keterlambatan.
“Saya melihat daripada kompleks lamban, kasihan itu enggak bisa ditunda, saran saya agar pembiayaannya diambil alih oleh Menteri Keuangan melalui LPDP,” ujarnya.
Usulan tersebut kini resmi disetujui Presiden Prabowo Subianto. Tito memastikan data para mahasiswa segera diserahkan kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Menteri Luar Negeri Sugiono untuk segera diproses.
“Perintah Presiden setuju, yang 37 ini akan diambil alih oleh LPDP. Saya segera menyerahkan datanya kepada Menteri Keuangan dan Menteri Luar Negeri,” tutupnya.