Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyoroti investasi sumber daya manusia (SDM) yang lebih berkualitas. Ia menyampaikan, investasi terhadap SDM harus terus ditingkatkan sehingga akan mendukung semua program penguatan kualitas SDM agar Indonesia menjadi negara maju pada 2045.
“Prasyarat Indonesia Emas 2045 itu ada tiga. Satu, sumber daya manusia. Yang kedua, sumber daya manusia. Yang ketiga, sumber daya manusia. Jadi hanya itu yang bisa kita lakukan untuk mencapai Indonesia Emas,” kata Airlangga dalam acara Penyerahan Surat Keputusan dan Sertifikat Penghargaan kepada Dewan Penyantun Pendidikan Universitas Negeri Semarang (UNNES) di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (8/8/2024).
Dirinya menambahkan, untuk mencapai Indonesia Emas diperlukan adanya transformasi kegiatan dari nilai tambah rendah menjadi nilai tambah lebih tinggi, dan dari upah minimum menjadi upah profesional yang lebih tinggi.
Pemerintah menggalakkan berbagai program peningkatan kualitas SDM, salah satunya yakni Program Kartu Prakerja. Program tersebut merupakan inovasi Pemerintah dalam pengembangan SDM untuk mengoptimalkan potensi bonus demografi melalui pemberian bantuan pelatihan kepada masyarakat dengan pendekatan end-to-end digital dan mendorong public private partnership (PPP).
Sejak dilaksanakan dari tahun 2020 hingga saat ini memasuki tahun kelima, total pendaftarnya telah mencapai lebih dari 56 juta pendaftar, dengan total penerima manfaat sebanyak 18 juta orang yang berasal dari 514 kabupaten/kota di 38 provinsi.
Menurut Airlangga, guna meraih visi Indonesia Emas itu diperlukan pendapatan per kapita sekitar 29 ribu dolar AS. Beberapa daerah di Indonesia, misalnya Jakarta memiliki pendapatan per kapita mencapai 21 ribu dolar AS, kemudian Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara sudah di atas 17 ribu dolar AS.
“Beberapa daerah lainnya bisa kita petakan, dan ini seperti yang dilakukan waktu penanganan pandemi COVID-19 maupun inflasi. Jadi yang membedakan Indonesia dengan negara lain, kita punya solusi praktis yang negara lain tidak punya. Kalau rumus ekonomi normal, penanganan inflasi itu hanya dengan menaikkan tingkat suku bunga, tetapi kita tidak, (melainkan dengan) kerja sama antar kepala daerah. Misalnya untuk mengendalikan inflasi volatile food, memindahkan (bahan pangan) dari daerah produsen ke daerah demand, juga tentang mengendalikan transportasi, pergudangan, dan ini dibahas secara detail dalam rapat rutin,” ujarnya.