Menteri BUMN, Erick Thohir mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta, Selasa (29/4/2025). Tujuan kedatangannya ini dalam rangka membahas seputar pencegahan korupsi di BUMN.
Erick menjalani audiensi bersama pimpinan KPK dan jajarannya. Mereka terdiri dari Johanis Tanak, Agus Joko Pramono, dan jajaran Direktorat Antikorupsi Badan Usaha (AKBU) pada Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.
Seusai audiensi kali ini, KPK memastikan siap mengawal Kementerian BUMN maupun Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) agar tak terjadi korupsi. Diharapkan keuangan negara yang dikelola dapat memberikan manfaat untuk masyarakat luas.
“KPK mendukung sepenuhnya kegiatan-kegiatan Kementerian BUMN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Danantara sehingga benar-benar keuangan negara dapat dikelola dengan baik, bermanfaat dengan baik untuk bangsa dan negara, untuk masyarakat Indonesia tercinta,” kata Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Revisi UU BUMN menjadi dasar berdirinya BPI Danantara yang akan mengelola investasi maupun hasil keuntungan dari BUMN. Soal ini, Tanak memastikan pihaknya berkomitmen menutup tiap celah korupsi di lembaga tersebut.
“Kami selaku lembaga penegak hukum yang mempunyai tugas dan fungsi pemberantasan korupsi, tentunya akan mendukung supaya jangan ada terjadi suatu peristiwa pidana korupsi di lembaga ini,” ujar Tanak.
Sementara itu, Erick Thohir menerangkan kedatangan pihaknya ke KPK kali ini dalam rangka konsultasi dan sinkronisasi menyikapi disahkannya revisi UU BUMN. Dia juga menegaskan komitmen pihaknya untuk bersih-bersih demi menekan tingkat korupsi.
“Sekalian kita akan membuat sebuah sistem yang tadi didukung penuh oleh KPK dan kami sejak awal Kementerian BUMN, program bersih-bersih itu kita dorong dan sehingga kita bisa menekan kasus korupsi. Kita menekan, kita tidak menghilangkan karena tidak mungkin,” ucap Erick.
Soal itu, Erick menekankan pentingnya terus membangun kepemimpinan dan sistem yang memadai. Oleh sebab itu, dia menekankan perlunya sinergisitas dengan KPK.
“Insyaallah dalam dua-tiga minggu ke depan kita akan laksanakan yang namanya payung kerja sama supaya tadi, kita bisa mendorong visi Bapak Presiden bagaimana tadi Danantara ini bisa menghasilkan seperti yang dimaui oleh pada saat ini untuk anak cucu ketika sumber daya alam kita sudah tidak memadai untuk memberikan kontribusi lebih untuk pertumbuhan ekonomi,” pungkas Erick.
Erick mengakui, pertemuan dengan KPK kali ini merupakan tindak lanjut dari agenda townhall Danantara beberapa waktu lalu. Presiden Prabowo Subianto pun disebut telah memberikan arahan tegas dalam agenda tersebut.
“Salah satunya, Bapak Presiden memberikan arahan tegas kemarin bahwa pola pekerjaan yang sudah berjalan selama ini harus diperbaiki. Beliau apresiasi dengan kinerja hari ini, tapi dengan persaingan global yang sangat kompleks hari ini, perang dagang, perang tarif, kebijakan ekonomi, tetapi kembali kita sebagai negara harus terus tumbuh,” imbuh Erick.
“Salah satunya tentu bagaimana kita membangun sistem dan harus terus lebih efisien ke depan, sehingga value creation yang diharapkan juga lebih tinggi ke depan,” sambungnya.