Wakil Ketua Umum Partai Golkar Idrus Marham mengatakan pihaknya tidak menjadi masalah jika PDIP bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dan mendapatkan jatah kursi menteri kabinet Prabowo-Gibran. Menurut Idrus, terbuka kemungkinan terjadi reshuffle kabinet dan kader PDIP bisa menjadi salah satu menteri.
“Kalau misalkan PDIP gabung dalam rangka untuk merespons ajakan Pak Prabowo yang sejak awal bahwa Indonesia adalah rumah besar harus dirawat bersama dan masuk bersama-sama dengan kita secara formal, bagi Partai Golkar Alhamdulillah, dan ini arahan Pak Bahlil Lahadalia selaku ketua umum Partai Golkar mengatakan kalau PDIP bergabung dengan kita Alhamdulillah, berarti kan kita lebih enak lagi,” ujar Bahlil di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (17/4/2025).
Apalagi, kata Idrus, PDIP merupakan partai pemenang pemilu legislatif 2024 dengan kekuatan politik terbesar di parlemen. Menurut dia, hal tersebut akan memudahkan konsolidasi parlemen mendukung program-program pemerintah Prabowo-Gibran. Hanya saja, kata dia, komunikasinya tetap mengedepankan gagasan, ide dan program.
“Karena kalau kita ingin berprestasi untuk kepentingan rakyat, harus ada ide, harus ada gagasan yang dirumuskan dalam bentuk program kerja, dan ini sudah digariskan oleh Pak Prabowo yaitu Asta Cita, tinggal bagaimana mem-breakdown itu, kan ini semua tegas,” tutur Idrus.
Lebih lanjut, Idrus mengatakan bahwa reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif presiden Prabowo Subianto. Hanya saja, kata dia, terbuka kemungkinan reshuffle dilakukan dalam waktu dekat dengan pertimbangan kinerja para menteri tak memenuhi target dan terdapat menteri yang terjerat kasus hukum.
“Nah ini nanti saya punya keyakinan apabila dua hal ini (tak capai terget dan terjerat kasus hukum) ya tidak dipenuhi oleh menteri siapapun dia, pasti akan di reshuffle. Kenapa? karena Pak Prabowo telah mempertaruhkan dirinya dan Pak Prabowo pasti punya tim, untuk senantiasa memantau perjalanan-perjalanan para menteri seperti apa dan lain sebagainya. Pak Prabowo tidak akan mungkin mempertaruhkan masa depan bangsa hanya sekedar melindungi satu-dua orang (menteri),” pungkas Idrus.