PDIP Belum Tunjuk Plt Sekjen, Puan Maharani: Itu Hak Prerogatif Ketum

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memberikan respons soal belum adanya Plt Sekjen pasca penahanan Hasto Kristiyanto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut Puan, hal tersebut merupakan hak prerogatif Ketua Umum, Megawati Soekarnoputri.

“Karena memang sebelumya itu dipilih dalam Kongres dan kalaupun ada pergantian, itu merupakan hak prerogatif dari Ketum,” ujar Puandi Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025).

Puan mejelaskan, pergantian struktur DPP PDIP biasanya dilakukan di Kongres Partai. Hanya saja, kata dia, jika terdapat extraordinary case, hal tersebut akan menjadi pertimbangan dari internal PDIP.

“Jadi kenapa belum, kenapa sudah, kenapa akan, kenapa ditambah dan lain-lain, tentu saja karena itu ada pertimbangan internal yang kemudian nantinya akan ada pertimbangan-pertimbangan lain untuk memutuskan apakah perlu, tidak perlu, akan atau tidak akan dan lain sebagainya,” tandas Puan.

Terkait pelaksanaan Kongres PDIP, Puan pun belum bisa memastikan jadwalnya. Dia mengungkapkan internal PDIP akan membahas jadwal Kongres setelah hari raya Idulfitri 2025.

“Sampai saat ini DPP partai belum memutuskan kapan akan diselenggarakannya dan pada bulan apa, memang waktu itu kami pernah menyampaikan akan dilaksanakan pada bulan April namun sekarang kan masih dalam masa bulan puasa,” jelas Puan.

“Jadi kita selesaikan dulu ibadah puasa, kita menuju Lebaran kemudian setelah itu baru kami DPP partai, tentu saja dengan ketua umum, akan melaksanakan rapat untuk memutuskan kapan dilaksanakan kongres yang akan datang,” pungkas Puan menambahkan.