Sepakat dengan Prabowo, PWNU Jakarta Dukung Kepala Daerah Dipilih DPRD

Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jakarta mengaku sepakat dengan Presiden Prabowo Subianto bahwa sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) harus diubah. Prabowo usul, kepala daerah dikembalikan lagi ke DPRD.

“Saya secara pribadi mengusulkan agar dikembalikan kepada anggota DPRD,” ujar Ketua PWNU Jakarta K.H Samsul Maarif dalam konferensi pers di kantor PWNU Jakarta, Jumat (13/12/2024).

Samsul mengatakan, penyelenggaraan Pilkada level gubernur di Jakarta maupun daerah-daerah lainnya memang perlu dievaluasi ulang. PWNU Jakarta paham bahwa penyelenggaran Pilkada langsung cukup kompleks, berpotensi memicu konflik, hingga memakan anggaran yang tinggi.

“Alhamdulillah Jakarta ini tidak ada pemilihan wali kota dan tidak ada pemilihan Bupati. Sementara daerah-daerah yang lainnya itu Masya Allah jadi seperti terus-menerus terjadi konflik di akar rumput,” ucap Samsul.

Namun, PWNU Jakarta berharap agar evaluasi terhadap penyelenggaraan Pilkada langsung dapat dikaji secara mendalam oleh pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.

“Kami secara pribadi memberikan masukan kepada pemerintah pusat untuk evaluasi total tentang Pilkada di tahun-tahun berikutnya,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto setuju dengan usulan Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia agar pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota dikembalikan lagi ke DPRD.

Prabowo menilai Pilkada langsung terlalu banyak menghabiskan anggaran hingga triliunan rupiah. Kepala negara lantas menilai pemilihan kepala daerah melalui DPRD lebih efisien dan menghemat anggaran negara.

“Sistem ini, berapa puluh triliun habis dalam 1-2 hari, dari negara maupun dari tokoh-tokoh politik masing-masing,” ujar Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara HUT ke-60 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Kamis (12/12/2024) malam.