Analis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani mengatakan dunia usaha menilai pemerintah perlu mengucurkan insentif, baik dari sisi regulasi, moneter maupun fiskal yang tepat sasaran. Dengan demikian, kebijakan tersebut dapat mendongkrak daya beli masyarakat.
“Pasalnya kalau kita lihat, produk domestik bruto Indonesia yang sekitar Ro 21 ribu triliun itu 60% ditopang oleh daya beli masyarakat,” tutur Ajib Hamdani.
Ajib menyebut ketika daya beli masyarakat terus mengalami tren penurunan maka ini akan menimbulkan risiko bagi ekonomi domestik kedepan. Untuk itu, pemerintah seharusnya bisa mendorong segala insentif dari regulasinya untuk menopang konsumsi masyarakat dengan baik. Lantas jika pemerintah memiliki ruang fiskal yang terbatas dalam mendorong government spending untuk perputaran ekonomi, regulator dapat melibatkan pihak swasta (private sector) berpartisipasi.
“Misalnya dengan mendorong investasi yang berkualitas dan menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga bisa mengurangi pengangguran misalnya. Sektor UMKM misalnya, karena UMKM kita juga menopang secara signifikan lebih dari 50% PDB,” jelas dia.
Lebih lanjut, Ajib mengimbuhkan jika pemerintah bisa mendorong regulasi yang pro dengan pertumbuhan UMKM, maka sepertinya hal ini akan memberikan insentif positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.